Pokja Rumah Demokrasi Ajak Masyarakat Bijak Tanggapi Isu Banyaknya Petugas KPPS Meninggal
Menurutnya, sejauh ini isu ramainya petugas KPPS yang meninggal dunia sangat sulit dibendung, dan informasi yang beredar di Media Sosial tidak sedikit
Penulis: Muhammad Luthfi | Editor: Ishak
lihat foto
Pokja Rumah Demokrasi Ajak Masyarakat Bijak Tanggapi Isu Banyaknya Petugas KPPS Meninggal
SAMBAS - Ketua Umum Kelompok Kerja (Pokja) Rumah Demokrasi, Zainudin Kismit meminta semua pihak untuk bersikap bijak menanggapi informasi atas isu meninggalnya para petugas penyelenggara Pemilu serentak 2019.
Menurutnya, pada proses pemilu kali ini harus ada kesan demokrasi yang baik. Dimana narasi - narasi yang dibangun jangan sampai menimbulkan trauma demokrasi kepada para keluarga petugas penyelenggara pemilu yang meninggal.
"Penggiringan mindset demikian yang harus di hindari. Termasuk para tim sukses dan peserta pemilu jangan sampai ada penggiringan opini yg melahirkan trauma demokrasi terhadap rakyat," ujarnya, Senin (13/5/2019).
Baca: Duka Pemilu 2019, 2 Petugas KPPS di Sambas Meninggal Dunia
Baca: Dua Anggota KPPS di Sintang dan Sanggau Meninggal, Daftar Panjang Duka Pemilu 2019 di Kalbar
Menurutnya, sejauh ini isu ramainya petugas KPPS yang meninggal dunia sangat sulit dibendung, dan informasi yang beredar di Media Sosial tidak sedikit yang perlu di verifikasi kebenarannya, bahkan sudah ada informasi yang bersifat disinformasi dan hoax.
Tidak hanya itu, juga di perparah lagi dengan kondisi banyaknya asumsi-asumsi yang berkaitan dengan yang meninggal.
"Kalau ada pertanyaan mengenai penyebab meninggalnya para petugas. Menurut saya itu wajar saja, apalagi lebih dari 500-an orang yang telah meninggal karena Pemilu 2019. Namun, kita juga tidak boleh melupakan para keluarga yang ditinggalkan, semuanya harus menjaga perasaan mereka yang saat ini sedang berduka. Jangan sampai asumsi-asumsi yang dibangun di ruang publik malah memberikan beban kepada pihak keluarga," katanya.
Tentu salah satu yang sangat disayangkan kata Zai, adalah penyelenggara Pemilu terkesan tidak mengantisipasi isu-isu sensitif seperti ini. Khususnya isu yang berkaitan setelah proses pungut hitung.
Padahal isu-isu yang berkembang sejauh ini bukanlah hal yang baru. Karena pada Pemilu 2014 dan sebelumnya isu yang sama juga ramai menjadi perdebatan publik.
"Kalau kita melihat sekarangkan penyelenggara sibuk klarifikasi. Sudah viral baru mereka menjelaskan kepada publik, seharusnya ini bisa diantisipasi. Saya kurang tau apakah isu yang berkembang, masuk dalam pemetaan potensi rawan. Harusnya isu sensitif seperti ini memiliki potensi yang perlu diantisipasi," jelasnya.
Untuk itu, masyarakat harus cerdas menyaring informasi terkait isu-isu sensitif. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu dipolitisasi secara berlebihan, sehingga menimbulkan perdebatan yang tidak sehat.
Baca: Pasca Pemilu 2019, Pokja Rumah Demokrasi Singbebas Prediksi Percaturan Politik Bergerak Ke Pilkada
Baca: Pokja Rumah Demokrasi Kalbar Minta Pemilu Serentak Dievaluasi, Giat Anshorrahman Beberkan Alasannya
Sebaiknya masyarakat juga harus menerima informasi dari sumber yang benar, jangan sampai belum diketahui kebenarannya masyarakat sudah menshare informasi tersebut.
Kemudian untuk elit-elit politik juga harus menghimbau pendukungnya untuk bersikap tenang. Jangan malah berasumsi atau membangun opini diruang publik yang malah memperlebar masalah.
Penting juga asumsi-asumsi yang dibangun di publik harus disampaikan secara utuh. Sehingga masyarakat menerima informasi yang benar dan tidak membingungkan.
"Elit politik mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kita harus sama-sama menjaga proses demokrasi ini berjalan damai dan sukses," bebernya.
