1.073 ASN Main Judol Terancam Sanksi Tegas Gubernur Bobby 2025

Ringkasan Berita:

1. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti laporan PPATK yang menyebutkan adanya 1.073 pegawai Pemprov Sumut terlibat judi online. 
2. Jika ditemukan ASN yang masih main judol setelah teguran diberikan, maka sanksi disiplin berat akan dijatuhkan. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebanyak 1.073 ASN main judol terancam sanksi tegas Gubernur Bobby Nasution. 

Kasus ini mencuat usai laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap keterlibatan aparatur pemerintahan dalam praktik judi online (judol). 

Gubernur Sumatera Utara itu menegaskan tak akan mentolerir pegawai negeri yang terbukti berjudi. 

Menurut Bobby, tindakan tegas akan dijatuhkan bagi mereka yang masih terus bermain meski sudah ditegur. 

Ia juga memastikan pemerintah provinsi telah memantau aktivitas keuangan para pegawai untuk mencegah kasus serupa terulang. 

Saat ini, ASN main judol menjadi perhatian publik dan menjadi ujian besar bagi integritas birokrasi di Sumatera Utara.

[Cek Berita dan informasi berita viral KLIK DISINI]

ASN Terlibat Judi Online, Bobby Nasution Ambil Sikap Tegas

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti laporan PPATK yang menyebutkan adanya 1.073 pegawai Pemprov Sumut terlibat judi online. 

Dalam pernyataannya, Bobby menyebut seluruh pegawai yang terindikasi telah disurati satu per satu sebagai bentuk teguran resmi.

“Sudah kita surati satu-satu (yang bermain judi online). Ini sudah lama ya, sekitar 2–3 bulan lalu. Kita berikan teguran ringan dan saat ini sedang kita pantau apakah mereka masih melanjutkan kebiasaannya atau tidak,” ujar Bobby saat ditemui di Kantor Gubernur Sumut, Kamis 30 Oktober 2025.

Bobby menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan berhenti pada teguran semata. 

Jika ditemukan ASN yang masih main judol setelah teguran diberikan, maka sanksi disiplin berat akan dijatuhkan. 

Langkah ini, menurutnya, bukan hanya bentuk penegakan disiplin, tetapi juga peringatan moral bagi seluruh aparatur pemerintahan agar tidak terlibat dalam aktivitas ilegal seperti judi online.

Data PPATK Ungkap Keterlibatan ASN, PHL, dan Tenaga Honorer

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Sutan Tolang Lubis, mengonfirmasi bahwa data 1.073 nama yang disebut PPATK mencakup berbagai status pegawai, mulai dari ASN, Pekerja Harian Lepas (PHL), hingga tenaga honorer yang digaji Pemprov Sumut.

“Data tersebut merupakan hasil analisis PPATK tahun 2024. Kami akan memantau perkembangan di tahun 2025, apakah jumlahnya menurun atau malah bertambah,” ujarnya.

Sutan menegaskan, sanksi berat tidak menutup kemungkinan diberikan kepada ASN yang masih bermain judi online di tahun berjalan. 

Pihaknya akan bekerja sama dengan PPATK dan aparat penegak hukum untuk memverifikasi aliran dana yang mencurigakan.

“Jika tahun depan masih ditemukan nama-nama yang sama, tentu kami akan menindak lebih keras. Ini bukan sekadar pelanggaran disiplin, tapi juga pelanggaran moral dan hukum,” tambahnya.

Dampak Sosial Judi Online, dari ASN hingga Rakyat Miskin

Fenomena judi online bukan hanya melanda kalangan ASN, tetapi juga masyarakat umum. 

Salah satu contoh tragis datang dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, di mana sebuah keluarga miskin kehilangan akses terhadap bantuan sosial (bansos) karena sang kepala keluarga kedapatan bermain judol menggunakan dana bantuan.

Akibatnya, kepesertaan BPJS Kesehatan milik keluarga tersebut diblokir, membuat sang istri yang tengah menjalani kemoterapi dan cuci darah tidak bisa berobat. 

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan betapa judol dapat menghancurkan kehidupan sosial dan ekonomi keluarga.

Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kulon Progo, Ika Dwi Wahyuning Kusumastuti, menyebutkan bahwa pemblokiran bantuan dilakukan setelah PPATK menemukan aliran dana ke rekening judi online.

“Dari hasil pemadanan data NIK dan rekening perbankan, ditemukan adanya transaksi ke situs judi online. Maka secara otomatis bansos dan kepesertaan BPJS mereka diblokir,” jelas Ika.

Namun, setelah dilakukan verifikasi lapangan dan terbukti bahwa keluarga tersebut memang miskin, bantuan kembali diaktifkan.

Gubernur Bobby: ASN Harus Jadi Teladan, Bukan Pelaku

Gubernur Bobby Nasution menekankan bahwa ASN seharusnya menjadi contoh dalam menjalankan kehidupan sosial dan moral. 

Terlibat dalam judi online bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

“Pegawai negeri harus menjadi panutan masyarakat. Kalau mereka malah ikut bermain judi online, itu mencoreng citra birokrasi kita,” tegasnya.

Bobby juga menyebut, pemerintah daerah akan memperkuat pengawasan internal dengan bekerja sama dengan PPATK, Kepolisian, dan Kominfo untuk memblokir situs-situs judol yang masih beroperasi.

Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya judi online akan digalakkan di seluruh instansi pemerintah daerah agar pegawai tidak mudah tergoda.

Upaya Pencegahan dan Reformasi Etika ASN di Sumut

Kasus 1.073 ASN main judol menjadi momentum bagi Pemprov Sumut untuk melakukan pembenahan sistem kepegawaian. 

Pemerintah akan memperketat evaluasi kinerja dan perilaku ASN, termasuk melakukan audit digital terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan.

Selain sanksi administratif, ASN yang terbukti bermain judi online bisa dijerat dengan sanksi pidana jika terbukti melanggar Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Perjudian.

Pemprov Sumut juga tengah menyiapkan program rehabilitasi dan konseling bagi ASN yang sudah kecanduan judi online. 

Tujuannya agar mereka bisa kembali fokus bekerja dan tidak terjerumus lagi ke dalam lingkaran perjudian digital.

Judi Online: Ancaman Nyata bagi Stabilitas Ekonomi dan Moral

Menurut berbagai riset sosial, judi online kini menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan negara. 

Selain menimbulkan kerugian finansial, aktivitas ini juga berdampak pada stabilitas ekonomi rumah tangga, meningkatnya utang, dan menurunnya produktivitas kerja.

Kasus ASN main judol di Sumatera Utara menjadi refleksi bahwa masalah ini tidak hanya menimpa masyarakat umum, tetapi juga merasuki kalangan aparatur pemerintahan. 

Jika tidak segera ditangani secara serius, moralitas birokrasi dan kepercayaan publik akan terus menurun.

Oleh karena itu, langkah tegas Gubernur Bobby Nasution dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepemimpinan yang patut diapresiasi.

Teguran Jadi Awal, Sanksi Berat Menanti

Kasus 1.073 ASN main judol bukan sekadar pelanggaran disiplin kerja, melainkan tamparan keras bagi integritas birokrasi. 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kini dituntut menunjukkan ketegasan nyata dalam menegakkan aturan, bukan hanya sebatas teguran.

Gubernur Bobby Nasution sudah memberi sinyal jelas: jika masih ada ASN yang bermain judi online, sanksi keras dan pemecatan menjadi konsekuensi yang tak terelakkan. 

Langkah ini diharapkan menjadi efek jera dan peringatan bagi seluruh aparatur di Indonesia agar tidak terlibat dalam praktik yang merusak moral dan ekonomi bangsa.

(*)

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul 1.073 Pegawainya Bermain Judi Online, Gubernur Bobby Nasution Surati Satu-satu: Kita Lihat Saja

* Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
* Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!