Hanya Rp 2 Juta Tarif Kawin Kontrak di Puncak Bogor, Gaet Wisatawan Arab 2025

Ringkasan Berita:Setelah itu, perempuan yang “dinikahkan” tinggal bersama tamu Arab di vila selama beberapa hari hingga dua minggu.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tarif kawin kontrak di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, kembali jadi sorotan publik. 

Praktik kawin kontrak Rp 2 juta ini disebut masih terjadi, meski aparat beberapa kali melakukan penindakan. 

Fenomena tersebut menggaet wisatawan Arab dari Timur Tengah yang kerap datang ke kawasan wisata sejuk itu.

Dalam pengakuan warga setempat, tarif kawin kontrak di Puncak Bogor bervariasi antara Rp 2 juta hingga Rp 4 juta, tergantung peran perantara atau “amil bodong” yang mengatur jalannya pernikahan semu itu.

Praktik ini dilakukan secara terselubung dengan kedok pernikahan sementara, padahal sejatinya merupakan bentuk prostitusi terselubung berkedok agama dan budaya.

Warga sekitar menyebut, meski fenomena ini sudah menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, masih ada sejumlah pihak yang menjadikannya ladang uang.

Sebagian besar perempuan yang “dinikahkan” berasal dari luar daerah Bogor, seperti Sukabumi, Cianjur, dan Sumedang. 

Mereka datang untuk mencari penghasilan cepat dari wisatawan asing yang berlibur ke Puncak.

Sementara para pelaku lokal berperan sebagai penyedia jasa, mulai dari mencarikan pasangan, menyediakan vila, hingga menghadirkan wali nikah palsu demi membuat pernikahan itu tampak sah di mata agama.

• Mantan Bupati Dharmasraya Digerebek Warga, Ini Penjelasan Polisi

[Cek Berita dan informasi berita viral KLIK DISINI]

Modus Kawin Kontrak: Pernikahan Semu di Balik Vila Mewah

Menurut kesaksian TM, warga Cisarua, praktik kawin kontrak di Puncak Bogor dilakukan dengan sangat rapi dan sistematis. 

Para pelaku menggunakan vila-vila mewah di kawasan wisata sebagai tempat tinggal sementara pasangan “suami-istri” kontrak.

Pernikahan dilakukan secara simbolik, dihadiri “amil” dan saksi yang direkayasa. 

Bayaran utama berkisar antara Rp 2 juta hingga Rp 4 juta diberikan kepada “amil bodong”, yang kemudian membagi hasilnya kepada pihak lain yang terlibat.