BEDA Pemecatan dan Status Non Aktif DPR RI, Ahmad Sahroni dan Eko Patrio Masih Terima Gaji?

Pemecatan DPR melalui mekanisme lebih panjang Sementara, pemecatan berarti pencabutan permanen status keanggotaan di DPR yang biasanya melalui mekanisme lebih panjang dan melibatkan partai politik pengusung maupun keputusan resmi lembaga legislatif. 

Di Indonesia, presiden dan DPR sesuai konstitusi memiliki kedudukan yang sejajar sebagai lembaga negara.  

Keduanya merupakan mitra yang tidak dapat saling menjatuhkan. 

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 7C UUD 1945 yang menyatakan presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. 

Selain itu, presiden juga tidak bisa memberhentikan anggota DPR dan tidak memiliki kewenangan untuk memecat anggota DPR. 

• TERUNGKAP! Penyebab Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan dari Anggota DPR oleh NasDem

Namun, pemberhentian anggota DPR bisa diusulkan oleh ketua umum partai politik dan sekretaris jenderal kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada presiden. 

Dikutip dari Kompas.com sejumlah alasan yang menyebabkan anggota DPR dapat diberhentikan, seperti: 

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun 

Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik 

Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih 

Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD 

Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau Menjadi anggota partai politik lain. 

Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam poin ketiga, empat, tujuh, dan delapan diusulkan oleh ketua umum partai politik dan sekretaris jenderal kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada presiden. 

Presiden kemudian akan meresmikan pemberhentian anggota DPR tersebut.