BEDA Pemecatan dan Status Non Aktif DPR RI, Ahmad Sahroni dan Eko Patrio Masih Terima Gaji?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Partai Nasdem, PAN dan Partai Golkar kompak menonaktifkan Legislatornya di DPR.

Hal tersebut sebagai buntut dari gelombang protes dari masyarkat terhadap DPR.

Hingga Senin 1 September 2025 sudah terdapat lima anggota DPR RI yang dinonaktifkan partainya.

Kelimanya di antaranya Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya dan Adies Kadir.

Langkah ini diambil sebagai bentuk respons atas kecaman publik dan aksi demo yang berlangsung sepekan terakhir.

Hal yang menjadi pernyataan publik, apakah nonaktif sama dengan pemecatan sehingga anggota DPR RI tersebut digantikan oleh yang lain.

Anggota DPR yang dinonaktifkan tidak memiliki status yang sama dengan dipecat. 

• PROFIL dan Harta 4 Anggota DPR Dicopot Partainya: dari Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio dan Uya Kuya

Status nonaktif berarti anggota DPR untuk sementara waktu tidak menjalankan tugas dan kewenangan sebagai wakil rakyat hingga ada keputusan lanjutan. 

Status nonaktif pada anggota DPR sama dengan pemberhentian sementara. 

Artinya, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adies Kadir tidak kehilangan statusnya sebagai anggota DPR. 

Mereka masih tercatat sebagai anggota dewan aktif.

Lantaran masih anggota dewan aktif, mereka juga tetap berhak menerima gaji serta fasilitas keuangan lainnya.

Hal ini sesuai pada Pasal 19 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. 

Dalam Pasal 19 ayat 4, disebutkan bahwa anggota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Hak tersebut tidak hanya berupa gaji pokok, melainkan juga berbagai tunjangan. Berdasarkan Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, tunjangan yang dimaksud meliputi tunjangan istri/suami, anak, jabatan, kehormatan, komunikasi, hingga tunjangan beras.