Perkuat Sinergi KI dan AHU, Kemenkum Kalbar Gandeng Pemda dan 37 Perguruan Tinggi

Ringkasan Berita:

• Fokus penguatan pelayanan KI diarahkan pada pendaftaran merek kolektif, pelindungan indikasi geografis, pencatatan ekspresi budaya tradisional, hingga pembentukan Sentra KI di daerah. 
• Penandatanganan kerja sama ini bukan sekedar formalitas administratif, tetapi bentuk nyata penguatan sinergi dan komitmen bersama dalam mendukung pelayanan hukum yang lebih baik, khususnya dalam pengembangan dan pelindungan Kekayaan Intelektual serta penguatan layanan Administrasi Hukum Umum.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi Pelayanan Hukum Tahun 2026 dengan tema “Transformasi Layanan Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum menuju Pelayanan Prima di Kalimantan Barat” di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (12/5).

Kegiatan tersebut menghadirkan langsung sejumlah kepala daerah, unsur Forkopimda, Aparat Penegak Hukum, Bapemperda, KADIN, perangkat daerah se-Kalimantan Barat, hingga pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta. Rakor juga dirangkaikan dengan penandatanganan 15 Addendum Nota Kesepakatan bersama pemerintah daerah serta 37 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perguruan tinggi di Kalimantan Barat.

Hadir langsung dalam kegiatan tersebut di antaranya Wali Kota Singkawang, Bupati Bengkayang, Bupati Sambas, Bupati Sintang, Bupati Melawi, dan Bupati Kayong Utara. Sementara sejumlah kepala daerah lainnya hadir melalui wakil maupun pejabat yang ditunjuk.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Farida Wahid, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi pelayanan hukum antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Barat.

Menurut Farida, penguatan pelayanan hukum di bidang Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU) masih membutuhkan kolaborasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini diharapkan membangun komitmen bersama antara Kementerian Hukum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi layanan hukum yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan prima,” ujarnya.

Ia menjelaskan, fokus penguatan pelayanan KI diarahkan pada pendaftaran merek kolektif, pelindungan indikasi geografis, pencatatan ekspresi budaya tradisional, hingga pembentukan Sentra KI di daerah.

Sementara di sektor AHU, peningkatan layanan badan hukum, apostille, kewarganegaraan, kenotariatan, dan fidusia terus dioptimalkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan akuntabel.

Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan penyerahan sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) kategori Ekspresi Budaya Tradisional berupa lagu daerah dari Kabupaten Sambas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.

Baca juga: Kemenkum Kalbar Matangkan Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan

Adapun dua lagu daerah yang dicatatkan yakni lagu “Ca' Uncang” dan lagu “Cik Cik Periok” sebagai bentuk pelindungan hukum terhadap warisan budaya tradisional Kalimantan Barat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, dalam keynote Speech-nya menegaskan bahwa transformasi pelayanan hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

Jonny menilai Kalimantan Barat memiliki potensi besar di bidang Kekayaan Intelektual, mulai dari produk unggulan daerah, seni budaya, pengetahuan tradisional, hingga hasil penelitian perguruan tinggi yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan perlu mendapatkan pelindungan hukum.

“Penandatanganan kerja sama ini bukan sekedar formalitas administratif, tetapi bentuk nyata penguatan sinergi dan komitmen bersama dalam mendukung pelayanan hukum yang lebih baik, khususnya dalam pengembangan dan pelindungan Kekayaan Intelektual serta penguatan layanan Administrasi Hukum Umum,” kata Jonny.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual sebagai dasar hukum pembinaan, pendampingan, dan perlindungan karya serta inovasi masyarakat daerah.

Selain itu, Jonny menekankan pentingnya pembentukan Sentra KI di perguruan tinggi sebagai pusat layanan pendampingan dan pengembangan kekayaan intelektual berbasis penelitian dan inovasi.

Baca juga: Pengawasan Jabatan Notaris Diperketat, Kanwil Kemenkum Kalbar Lakukan Monev di Dua Wilayah