Pengamat Soroti Kenaikan BBM Non Subsidi, PHK di Kalbar Berpotensi Bertambah

Ringkasan Berita:

• Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM industri non-subsidi mengikuti mekanisme pasar internasional yang secara langsung meningkatkan biaya produksi terutama di sektor manufaktur, logistik, dan transportasi.
• Menurutnya perusahaan yang menggunakan BBM nonsubsidi dalam volume besar mengalami tekanan margin keuntungan yang seringkali memaksa mereka melakukan efisiensi.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kenaikan harga BBM non-subsidi dinilai berdampak signifikan terhadap biaya operasional industri di Kalimantan Barat.

Pengamat ekonomi Kalimantan Barat sekaligus Dosen Senior Universitas Tanjungpura dan Wakil Ketua Umum Koordinator Pulau Kalimantan Pengurus Pusat Ikatan Cendekia Tionghoa Indonesia, Andy Kurniawan Bong menyebut, penyesuaian harga BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, termasuk per 18 April 2026, berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kenaikan harga BBM non-subsidi (seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex) secara berkala, termasuk penyesuaian per 18 April 2026, memberikan dampak signifikan terhadap biaya operasional industri di Kalimantan Barat (Kalbar), yang berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK),” ujarnya kepada tribunpontianak.co.id, Minggu 19 April 2026. 

Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM industri non-subsidi mengikuti mekanisme pasar internasional yang secara langsung meningkatkan biaya produksi terutama di sektor manufaktur, logistik, dan transportasi.

Menurutnya perusahaan yang menggunakan BBM nonsubsidi dalam volume besar mengalami tekanan margin keuntungan yang seringkali memaksa mereka melakukan efisiensi.

• Kenaikan BBM Pertamina Bikin Sesak! Warga Pontianak Kalbar Menjerit Pengeluaran Membengkak

Ia mengatakan , sektor-sektor yang paling rentan terhadap kenaikan harga BBM di Kalbar meliputi perkebunan, pertambangan, dan pengolahan industri seperti tekstil, garmen dan plastik

“Jika beban biaya operasional tidak mampu ditutup dengan kenaikan harga produk, perusahaan cenderung melakukan pengurangan tenaga kerja (PHK) sebagai langkah terpaksa untuk mengurangi biaya, serta merumahkan karyawan atau melakukan penyesuaian jam kerja sebagai langkah awal efisiensi,” paparnya.

Ia menyebut Kalimantan Barat mencatat angka PHK yang cukup tinggi, bahkan tertinggi di Kalimantan pada pertengahan 2025 dengan 1.869 kasus. 

Ia menambahkan, meskipun kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak terjadi dan dipastikan tetap Rp10.000 hingga 2026 fluktuasi harga BBM nonsubsidi yang tinggi, seperti Dexlite yang mencapai Rp24.150 per liter per April 2026 turut memperparah kondisi keuangan perusahaan yang sudah tidak stabil.

Lebih lanjut, Andy mengungkapkan kenaikan BBM juga berdampak pada pekerja informal. 

“Kenaikan BBM berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat karena kenaikan harga barang pokok, yang juga menghantam pekerja informal dan sektor logistik di Kalbar,” tambahnya.

Ia menyimpulkan, kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi faktor pendorong dalam efisiensi perusahaan.

“Kenaikan harga BBM non-subsidi bertindak sebagai faktor pendorong (trigger) dalam efisiensi perusahaan. Di Kalbar, di mana kasus PHK sudah tinggi, kenaikan komponen energi ini meningkatkan risiko kelanjutan PHK atau rasionalisasi karyawan di sektor usaha yang padat energi dan logistik,” pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!