BPK Menyapa Hadir di CFD Pontianak, Tingkatkan Public Awarness

Ringkasan Berita:

• Kami ingin mendekatkan diri kepada masyarakat agar publik lebih peduli terhadap keberadaan BPK
• Tantangan kami adalah memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan benar-benar ditindaklanjuti untuk perbaikan tata kelola di daerah.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat memanfaatkan momentum Car Free Day (CFD) di Jalan Ahmad Yani, Pontianak, untuk berinteraksi langsung dengan warga melalui kegiatan bertajuk "BPK Menyapa", pada Minggu 18 Januari 2026.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Sri Haryati, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT BPK ke-79. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran publik (public awareness) mengenai peran, tugas, dan fungsi BPK dalam mengawal uang negara.

"Kami ingin mendekatkan diri kepada masyarakat agar publik lebih peduli terhadap keberadaan BPK dan bagaimana uang negara digunakan. Harapannya, masyarakat juga bisa ikut serta dalam fungsi pengawasan," ujar Sri Haryati di sela-sela kegiatan.

Dalam kesempatan tersebut, Sri menjelaskan bahwa tahun ini BPK mengusung tagline"BPK Bermartabat dan Bermanfaat". Nilai Bermartabat diwujudkan melalui penguatan nilai dasar organisasi yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme.

Sementara Bermanfaat ditekankan pada hasil pemeriksaan yang harus memberikan perbaikan nyata bagi tata kelola keuangan daerah di Kalimantan Barat.

• Bupati Erlina : LHP BPK RI Jadi Panduan Strategis Tata Kelola Keuangan Daerah

"Tantangan kami adalah memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan benar-benar ditindaklanjuti untuk perbaikan tata kelola di daerah. Kami terus mendorong pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel," tegasnya.

Tren Positif Kepatuhan Pemda

Terkait tingkat kepatuhan pemerintah daerah di Kalbar, Sri Haryati memberikan apresiasi. Berdasarkan data semester II tahun 2025, terdapat peningkatan signifikan dalam penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari kepala daerah untuk melakukan perbaikan.

"Alhamdulillah, trennya positif. Harapan kami ke depan temuan semakin menurun karena pemerintah daerah sudah semakin taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Kami melihat mereka masih berada dalam koridor yang tepat, meski tetap ada beberapa permasalahan yang perlu dibenahi," tambahnya.

Sri juga menjelaskan bahwa pada awal tahun 2026 ini, BPK sedang berfokus pada pemeriksaan mandatori, yaitu pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, BPK juga aktif melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Salah satu fokus utamanya adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat tantangan efisiensi anggaran saat ini, BPK hadir untuk memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah lebih inovatif dan kreatif dalam mengelola pajak serta retribusi daerah.

"Kami hadir memberikan potret kondisi di lapangan dan memberikan rekomendasi agar daerah bisa mengoptimalkan PAD mereka demi pembangunan di Kalimantan Barat," pungkasnya.