PDIP Tegaskan Pilkada Langsung Amanat Konstitusi, Tolak Pilkada Lewat DPRD 

PDI Perjuangan secara tegas menyatakan penolakan dan menjadi satu-satunya partai yang menentang rencana tersebut, Kamis 8 Januari 2026.

Penulis: Ayu Nadila | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Ayu Nadila
BERIKAN KETERANGAN - Ketua Pemuda Nasional, Sisilia Rami ( kanan) mendampingi Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat, Glorio Sanen (kiri), Kamis 8 Januari 2026. 

"Pilkada tidak langsung bukan solusi memperbaiki demokrasi kita. Justru itu kemunduran," tegasnya.

Menurut Sanen, apabila persoalan utama adalah tingginya biaya politik dan maraknya politik uang, maka yang harus dibenahi adalah tata kelola serta penegakan hukum pemilu, bukan mekanisme pemilihannya. 

Terlebih, negara telah memiliki perangkat kelembagaan seperti KPU, Bawaslu, dan Gakkumdu yang dibiayai oleh negara untuk melakukan pengawasan dan penegakan aturan.

"Peran pengawasan harus benar-benar dioptimalkan," ucapnya.

Ia kembali menegaskan sikap PDI Perjuangan yang konsisten berpijak pada putusan Mahkamah Konstitusi. Bagi PDI Perjuangan, Pilkada merupakan pesta demokrasi lima tahunan yang menjadi hak rakyat dan tidak boleh direduksi menjadi ajang elite politik.

"Pilkada adalah pesta rakyat untuk memilih pemimpinnya. Jangan ubah pesta rakyat jadi pesta elite yang menjadikan rakyat sebagai penonton," pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved