Kanwil Kemenkum Kalbar dan OJK Perkuat Sinergi Bentuk Satgas Pengawasan PNBP Fidusia

Ringkasan Berita:

• Pertemuan ini membahas pembentukan Satuan Gugus Tugas (Satgas) Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Jaminan Fidusia di wilayah Kalimantan Barat sebagai tindak lanjut isu fidusia yang menjadi perhatian nasional.
• Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari rencana aksi Ditjen AHU tahun 2025 dalam meningkatkan kualitas layanan dan memastikan kepatuhan pendaftaran jaminan fidusia di wilayah Kalimantan Barat.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkum Kalbar) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat menggelar audiensi  di Ruang Rapat OJK Kalbar pada Selasa (18/11).

Pertemuan ini membahas pembentukan Satuan Gugus Tugas (Satgas) Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Jaminan Fidusia di wilayah Kalimantan Barat sebagai tindak lanjut isu fidusia yang menjadi perhatian nasional.

Audiensi dibuka oleh Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat, Rochma Hidayati, yang menjelaskan bahwa OJK Pusat telah menyampaikan informasi mengenai urgensi penanganan isu fidusia secara terpadu di seluruh Indonesia.

Menurutnya, penyelarasan langkah dan penguatan kolaborasi daerah menjadi kunci keberhasilan peningkatan akurasi dan kepatuhan pendaftaran fidusia.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar, menyampaikan bahwa layanan jaminan fidusia memiliki kontribusi signifikan, yaitu mencapai 80–90 persen dari total PNBP Administrasi Hukum Umum (AHU).

Oleh karena itu, optimalisasi layanan, peningkatan ketertiban pendaftaran, dan pemadanan data menjadi prioritas utama pihaknya.

Baca juga: Kemenkum Kalbar Hadiri Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Magister Hukum UPB Pontianak

Dalam pertemuan tersebut, dibahas struktur Satgas di tingkat pusat yang melibatkan Ditjen AHU, Sekretariat Jenderal, OJK, MPPN, dan APPI.

Sementara di tingkat wilayah, Satgas akan terdiri dari Kanwil Kemenkum Kalbar, MPWN, MPDN, OJK Provinsi Kalbar, serta FKD APPI. Kolaborasi ini dirancang untuk memperkuat pengawasan, menertibkan data fidusia, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan PNBP.

Ruang lingkup kerja Satgas mencakup pengawasan kepatuhan melalui rekonsiliasi data antara laporan notaris, sistem AHU Online, dan data perjanjian pembiayaan dari OJK.

Selain itu, koordinasi lintas lembaga menjadi bagian penting dalam menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, serta memastikan proses pertukaran data berjalan efisien.

Satgas juga akan melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada notaris maupun lembaga pembiayaan melalui berbagai media dan kegiatan tatap muka.

Kedua instansi bersepakat untuk memperkuat kerja sama dalam pemadanan data fidusia, mengingat kesenjangan data nasional yang menjadi temuan audit BPK serta berdampak pada potensi PNBP yang belum tergali optimal.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari rencana aksi Ditjen AHU tahun 2025 dalam meningkatkan kualitas layanan dan memastikan kepatuhan pendaftaran jaminan fidusia di wilayah Kalimantan Barat.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar dan OJK Kalbar akan melakukan pemadanan data awal, menggelar rapat lanjutan bersama MPD/MPW dan APPI, melaksanakan sosialisasi kepada notaris dan lembaga pembiayaan, serta menyusun laporan berkala kepada Ditjen AHU.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan Satgas ini sebagai upaya memperkuat integritas layanan fidusia di daerah.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi dengan OJK merupakan langkah strategis dalam meningkatkan akurasi data dan optimalisasi PNBP di Kalimantan Barat. (*)