Tekan Inflasi Jelang Akhir Tahun, Pemprov Kalbar Jaga Ketersediaan Bapok di Pasar

Ringkasan Berita:

• Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat menjelang momentum akhir tahun.
• Dalam Rapat tersebut, Mendagri Tito juga meminta seluruh kepala daerah untuk mewaspadai potensi kenaikan harga menjelang akhir tahun, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus memperkuat kerjasama antar instansi, terutama dalam menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok di pasar, sebagai upaya menekan angka inflasi. 

Sekda Kalbar, Harisson juga menekankan pentingnya untuk terus memantau harga dan mengantisipasi potensi lonjakan menjelang akhir tahun.

“Kami terus mengikuti perkembangan inflasi dan berkoordinasi dengan kabupaten dan kota. Pemerintah daerah siap mengambil langkah cepat agar kestabilan harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Harisson usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, secara virtual dari Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, Selasa 4 Oktober 2025.

Ia menambahkan, Kalbar siap melaksanakan arahan pemerintah pusat untuk tidak menaikkan tarif transportasi umum dan air minum. 

Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat menjelang momentum akhir tahun.

“Arahan Bapak Mendagri akan kami tindaklanjuti. Fokus kami adalah menjaga agar harga tetap stabil, pasokan cukup, dan masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang tidak perlu,” ujar Harisson.

Dalam Rapat tersebut, Mendagri Tito juga meminta seluruh kepala daerah untuk mewaspadai potensi kenaikan harga menjelang akhir tahun, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. 

• UPGRI Pontianak Jadi Pelopor Penggerak Literasi Digital di Kalbar

Ia menekankan agar pemerintah daerah menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak agar inflasi tetap terkendali.

“Dalam menghadapi momentum Desember yang selalu diiringi kenaikan harga, terutama pada pangan dan transportasi umum, pemerintah daerah diminta menjaga keseimbangan tarif. Jangan sampai ada kenaikan tarif transportasi umum maupun air minum, khususnya di daerah-daerah,” ucapnya.

Berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI, inflasi nasional hingga minggu kelima Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86 persen secara tahunan (year-on-year) dibandingkan dengan Oktober 2024. 

Menjaga Inflasi Tak Melonjak di Akhir Tahun

Sementara inflasi bulan ke bulan (month-to-month) dari September ke Oktober 2025 mencapai 0,28 persen. 

Mendagri menyebutkan bahwa angka tersebut masih dalam kategori terkendali, namun perlu terus diwaspadai karena mendekati periode peningkatan konsumsi masyarakat.

“Kita harus menjaga agar inflasi tidak melonjak pada akhir tahun. Pemerintah daerah perlu memastikan pasokan barang tetap aman dan harga tidak naik secara tidak wajar,” ujar Tito.

Komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi meliputi emas perhiasan, cabai merah, beras, tarif air, ikan segar, dan daging ayam ras. 

Menurut laporan BPS, sejumlah provinsi di Sumatera dan Sulawesi seperti Sumatera Utara, Riau, Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, dan Jambi mencatat inflasi tertinggi secara regional.

Kenaikan harga emas perhiasan disebut menjadi penyumbang dominan inflasi nasional. Harga emas dunia meningkat hingga 40 persen, didorong oleh penguatan dolar Amerika Serikat serta tingginya permintaan dari negara-negara yang tengah berkonflik geopolitik dengan AS, seperti Rusia. 

Fenomena global ini berimbas pada meningkatnya pembelian emas oleh masyarakat di dalam negeri.

“Kenaikan harga emas di pasar internasional sangat berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri. Ini menjadi catatan penting bagi kita semua bahwa faktor eksternal juga memiliki dampak besar terhadap inflasi nasional,” ungkap Tito.

Selain faktor emas, inflasi juga disebabkan oleh berbagai aspek moneter dan distribusi. 

Kelebihan uang yang beredar, keterlambatan impor, serta gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem dan infrastruktur yang belum optimal turut memengaruhi harga sejumlah kebutuhan pokok.

“Gangguan distribusi, masalah transportasi, hingga kenaikan harga BBM dan pupuk bersubsidi menjadi faktor yang harus kita atasi bersama,” pungkas Mendagri Tito. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!