Mensos Tekankan Pentingnya Akurasi Data Bansos dan Perkuat Peran Sekolah Rakyat di Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menegaskan pentingnya akurasi data sebagai kunci keberhasilan berbagai program kesejahteraan sosial di Indonesia.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat yang berlangsung di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu 22 Oktober 2025. 

Saifullah menjelaskan bahwa seluruh program sosial pemerintah termasuk bantuan sosial (bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), dan pendirian Sekolah Rakyat berawal dari keakuratan data.

“Kalau datanya beres, program kita ikut beres. Data kita akurat, intervensi program-program kita akan akurat. Kalau datanya berantakan Tapi kalau data berantakan, program kita berantakan,” tegasnya.

Ia memaparkan, di Tahun 2024/2023 banyak bansos yang ditengarai diduga tidak tepat sasaran.

“Sebut saja lah ini programnya kementerian sosial, paling atas PKH dan Sembaku ditengah rai 45 persen tidak tepat sasaran. Kemudian PIP 43,2 persen tidak tepat sasaran. Gas 3 kg ditengarai 60 persen tidak tepat sasaran,” paparnya. 

Menyikapi hal itu, Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, yang menegaskan agar pengelolaan data kesejahteraan kini dipusatkan di Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca juga: Sekda Kalbar Harisson Sambut Kunjungan Menteri Sosial, Bahas Penguatan Pilar Kesejahteraan Sosial

“Stop setiap instansi, kementerian,  memiliki data sendiri-sendiri. Sekarang yang diberi tugas oleh Presiden untuk mengelola data ini adalah BPS, badan pusat statistik. Jadi kementerian sosial sudah tidak mengelola data lagi, semua dipusatkan di BPS,” ucapnya. 

Saifullah juga mengajak pemerintah daerah dan seluruh pendamping sosial untuk memperbarui data secara rutin melalui dua jalur yaitu formal dan partisipasi.

Jalur formal dilakukan melalui RT, RW, hingga kepala daerah, sedangkan jalur partisipasi memungkinkan masyarakat ikut mengusulkan dan menyanggah penerima bansos melalui aplikasi Cek Bansos.

“Kemudian diolah lagi oleh BPS, setiap tiga pulan, BPS akan mengeluarkan data balikan untuk dijadikan pedoman bagi penyaluran bansos,” ungkapnya. 

Selain soal data, ia menyoroti pentingnya graduasi atau kemandirian penerima bantuan. 

“Pendamping PKH bertekad untuk menggraduasi sekurang-kurangnya sepuluh keluarga penerima manfaat setiap tahun untuk menjadi keluarga mandiri,” ucap Saifullah.

Pada kesempatan yang sama, Saifullah juga memperkenalkan konsep Sekolah Rakyat yang diatur dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang  pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. 

“Sekolah Rakyat ini bukan hanya tempat belajar, tapi juga sarana mengentaskan kemiskinan. Anak-anaknya sekolah, orangtuanya diberdayakan, rumahnya diperbaiki, dan seluruh keluarga siswa sekolah rakyat  mendapatkan jaminan kesehatan dari programnya Bapak Presiden, kemudian menjadi anggota kopera merah putih, MBG dan mendapatkan cek kesehatan gratis,” jelasnya.