Dana Bagi Hasil 2026 Capai Rp1,73 Triliun, Cek Rincian Uang Rakyat Kalbar

Sementara itu, belanja daerah baru terealisasi 43,53 persen dari total Rp6,14 triliun. Komposisi terbesar masih didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp1,36 triliun (61,50 % ) dan belanja barang dan jasa Rp737,24 miliar (39,34 % ).

Namun, belanja modal masih rendah dengan realisasi hanya 15,32 persen, menandakan adanya potensi percepatan proyek infrastruktur pada akhir tahun anggaran. 

Belanja bantuan keuangan juga mencatat realisasi terendah (0,95 % ), yang menunjukkan perlu adanya efisiensi dan penyederhanaan prosedur penyaluran.

Pembiayaan Daerah 2025: Surplus dari SILPA

Menariknya, data pembiayaan daerah menunjukkan adanya surplus signifikan, dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp304,27 miliar, atau 152,13 persen dari target Rp200 miliar. 

Angka ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Sebaliknya, pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal daerah nihil, menandakan kebijakan kehati-hatian dalam ekspansi investasi daerah.

Analisis Fiskal dan Arah Kebijakan 2026

Dari perspektif fiskal, TKD 2026 Kalimantan Barat menggambarkan strategi pemerintah pusat yang menitikberatkan pada efisiensi dan pemerataan.

Dengan total DTU Rp1,73 triliun, dana ini akan memperkuat fondasi pelayanan publik serta mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah.

Tantangan Utama:

Optimalisasi realisasi belanja modal agar infrastruktur daerah lebih merata.

Peningkatan PAD berkelanjutan melalui inovasi pajak daerah dan retribusi digital.

Transparansi pengelolaan DBH SDA, terutama di sektor kehutanan dan minerba.

Peluang ke Depan: