KONDISI Terkini PLTU 1 Kalbar di Jungkat Mempawah yang Mangkrak Bertahun-tahun Imbas Kasus Korupsi

Sementara itu, Kepala Desa Jungkat, Ramlan, membenarkan bahwa pembangunan PLTU tersebut telah lama terhenti. 

Ia menyebutkan bahwa proyek tersebut dimulai setelah proses pembebasan lahan sekitar tahun 2006. 

"Itu bukan saja pembebasan lahan tetapi juga rumah penduduk, kalau tidak salah ada sekitar 200-an rumah yang dibebaskan," ujar Ramlan saat ditemui di Kantor Desa Jungkat, Jalan Parit Bilal, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, pada Selasa, 7 Oktober 2025.

Menurutnya, pembangunan fisik PLTU diperkirakan dimulai sekitar tahun 2008 atau 2009. 

Namun sepengetahuannya, proyek itu mulai mandek dan berhenti total sekitar tahun 2015–2016. 

"Sejak saat itu sudah tidak ada lagi kegiatan di PLTU itu. Pembangkitnya tidak pernah berfungsi, hanya pembangunan gedungnya saja, bahkan mesinnya pun tidak pernah terlihat," jelasnya.

Ramlan menambahkan, karena PLTU tersebut tidak beroperasi, muncul pembangkit listrik lain di wilayah tersebut, seperti dua Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan satu Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang kini aktif menyuplai kebutuhan listrik di Kalimantan Barat. 

"Sekitar tahun 2017, mulai beroperasi pembangkit lain yang menyalurkan daya ke beberapa daerah di Kalbar, bahkan sampai ke Ketapang," katanya.

• IDENTITAS Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi HPL Singkawang, Terungkap Sosok Kepala Badan di Pemkot

Negara Rugi Rp1,3 Triliun

Dilansir dari Kompas.com, kasus tersebut membuat negara rugi  64.410.523 dollar AS dan Rp 323.199.898.518 atau total Rp 1,3 triliun bila dikonversikan ke rupiah.

"Ini total kerugian uang negaranya itu sekarang totalnya Rp 1,3 triliun ya. Rupanya Pak Dir (Direktur Penindakan Kortas Tipidkor) ini browsing tadi kursnya Rp 16.600 kurang lebihnya, jadi Rp 1,350 triliun," ujar Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Cahyono Wibowo dalam konferensi pers, Senin 6 Oktober 2025.

Dalam kasus ini, Kortas Tipidkor telah menetapkan empat tersangka.

Pertama adalah Halim Kalla yang diketahui juga merupakan adik dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK).

Kemudian eks Direktur Utama PT PLN (Persero) Fahmi Mochtar, serta dua pihak swasta berinisial RR dan HYL.

Cahyono menjelaskan, ada dugaan permufakatan di antara para tersangka untuk mengatur proyek PLTU 1 Kalbar tersebut.