Konflik Buruh PT KAL Berlanjut, Perusahaan dan DPRD Ketapang Bersilang Pendapat

“Artinya penandatanganan notulen rapat dilakukan dengan paksaan dan tekanan. Tentunya sesuatu yang tidak dapat dilakukan dan diragukan keabsahannya dalam hukum,” ujarnya.

Diketahui, pada Mei 2025 PT KAL yang berlokasi di Dusun Kepayang, Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, resmi diakuisisi oleh First Resources Group dari ANJ Group.

Pasca proses akuisisi, perusahaan telah melakukan sosialisasi terkait ketenagakerjaan kepada lebih dari 800 karyawan melalui Forum Karyawan Solidaritas PT KAL.

Saat itu, para pekerja memilih untuk tetap bergabung dengan manajemen baru dan menolak PHK.

Namun hampir satu tahun setelah akuisisi, muncul tuntutan baru dari sebagian pekerja yang kini meminta perusahaan melakukan PHK serta membayar kompensasi sesuai PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 42 Ayat 2.

“Sebelumnya sudah ditawarkan kepada mereka saat akuisisi, tetapi mereka menolak dan memilih bergabung dengan perusahaan baru. Tentunya hal ini tidak dapat diulangi lagi karena akuisisi sudah satu tahun lalu dan tidak mungkin selamanya berlaku isi PP 35 Tahun 2021 Pasal 42,” jelas Robert.

Menurutnya, persoalan tersebut merupakan perselisihan hubungan industrial yang mekanismenya sudah berjalan mulai dari bipartit hingga mediasi, meskipun proses mediasi hingga kini belum selesai.

Manajemen PT KAL pun menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

RDPU yang berlangsung pada Rabu 13 Mei 2026 tersebut diketahui berjalan cukup alot. 

Ratusan pekerja melalui LBH Kapuas Raya mendesak DPRD Ketapang agar mengeluarkan rekomendasi yang mewajibkan perusahaan menyetujui tuntutan PHK, sementara pihak DPRD dan perusahaan disebut berada di bawah tekanan massa selama jalannya rapat.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!