Pesisir Kubu Raya Darurat BBM! Warga Harus Beli Pertalite Rp20 Ribu Perliter, Nelayan Terdampak

Ringkasan Berita:

1. Warga pesisir Kubu Raya mengalami kesulitan mendapatkan BBM karena distribusi terhambat, sehingga harga pertalite di tingkat pengecer melonjak hingga Rp20 ribu per liter.
2. Muhammad Amri meminta Pertamina dan pemerintah pusat segera mengambil kebijakan, seperti memperpanjang izin sub penyalur BBM hingga tersedia SPBU di wilayah pesisir.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai dirasakan masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. 

Kondisi ini terjadi di sejumlah kecamatan seperti Batu Ampar, Kubu, hingga Teluk Pakedai.

Akibat terbatasnya pasokan, harga BBM jenis pertalite di tingkat pengecer melonjak drastis hingga mencapai Rp20 ribu per liter, jauh di atas harga normal.

Baca juga: BBM di Batu Ampar Langka, Warga Hendak Melahirkan Harus Charter Rp 3 Juta

Anggota DPRD Kubu Raya, Muhammad Amri, menyoroti kondisi tersebut dan meminta adanya langkah cepat dari pemerintah pusat serta Pertamina agar distribusi BBM subsidi kembali lancar.

Minim SPBU Jadi Penyebab Utama

Menurut Amri, wilayah pesisir seperti Batu Ampar, Kubu, dan Teluk Pakedai hingga kini belum memiliki fasilitas SPBU maupun SPDN.

Hal inilah yang membuat masyarakat sangat bergantung pada distribusi BBM melalui jalur alternatif.

Selama ini, pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya membantu melalui skema sub penyalur BBM subsidi.

Mekanisme tersebut dijalankan dengan koordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pertamina.

Baca juga: BBM Langka Warga Kalbar Harus Antre 4 Jam, Anggota DPR-RI Cornelis: Pertamina Harus Bertanggungjawab

Namun, dalam dua tahun terakhir, izin sub penyalur tersebut tidak lagi diperpanjang, sehingga distribusi BBM menjadi terhambat.

Nelayan dan Warga Pesisir Terdampak

Kondisi ini sangat dirasakan oleh masyarakat pesisir, terutama nelayan yang bergantung pada BBM untuk melaut.

Di sisi lain, pembelian BBM menggunakan jeriken juga tidak diperbolehkan, sementara fasilitas resmi belum tersedia.

“Situasi ini tentu menyulitkan masyarakat, karena kebutuhan BBM sangat penting untuk aktivitas sehari-hari,” ungkap Amri.

DPRD Dorong Kebijakan Sementara

Melihat kondisi tersebut, Muhammad Amri mendorong pemerintah pusat dan Pertamina untuk segera mengeluarkan kebijakan khusus sementara.

Salah satu solusi yang diusulkan adalah memperpanjang kembali izin sub penyalur BBM subsidi, setidaknya hingga pembangunan SPBU atau SPDN di wilayah pesisir benar-benar terealisasi.

Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan distribusi BBM bisa kembali normal dan masyarakat tidak lagi terbebani dengan harga yang tinggi.

Harapan Masyarakat Pesisir