Kasus MBG Ketapang: 370 Murid dan Guru Diduga Keracunan, Hasil Lab Masih Dirahasiakan dari Publik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dalam kasus dugaan keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, akhirnya telah diterima. 

Namun hingga kini, penyebab pasti ratusan penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan masih belum diumumkan ke publik.

Seperti diketahui 370 siswa, guru, hingga petugas MBG dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, dan lemas usai mengonsumsi menu MBG.

Baca juga: Penanganan Cepat dan Evaluasi Dilakukan, Ratusan Penerima MBG di Marau Mendapat Perawatan Medis

Dugaan sementara mengarah pada makanan yang dibagikan pada Rabu, 4 Februari 2026, meski keluhan baru dirasakan keesokan harinya, Kamis, 5 Februari 2026.

Kasus ini pun langsung menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Sebagai tindak lanjut, sampel makanan yang diduga menjadi pemicu diamankan dan dikirim ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.

Pengujian tersebut bertujuan mengidentifikasi kandungan makanan serta memastikan ada tidaknya unsur yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Ketapang yang juga Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang, Harto, membenarkan bahwa hasil uji dari BPOM telah diterima.

Baca juga: Kata Kepala BGN Kalbar Soal Pekedel Tahu Sebabkan 370 Siswa-Guru di Marau Ketapang Keracunan Massal

Namun, ia menegaskan hasil tersebut belum bisa dipublikasikan karena masih menunggu pembahasan internal.

“Informasi dari Dinas Kesehatan memang hasilnya sudah keluar. Tetapi saya belum bisa menyampaikan apa hasilnya karena belum ada rapat,” ujarnya saat dikonfirmasi TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, Senin 2 Maret 2026.

Menurut Harto, hasil uji laboratorium tersebut akan dibahas terlebih dahulu dalam rapat internal bersama Satgas MBG, Dinas Kesehatan, serta pihak pelaksana program.

Rapat tersebut juga akan melibatkan koordinator wilayah, Kepala SPPG, hingga mitra dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca juga: Dinas Kesehatan Tangani Korban Dugaan Keracunan MBG di Marau, Layanan Kesehatan Dikerahkan Penuh

Ia menegaskan, ketidakmampuan menyampaikan hasil ke publik bukan berarti pemerintah daerah tidak mengetahui hasil pemeriksaan. 

Hingga saat ini, yang masih belum dipastikan adalah menu makanan mana yang menjadi penyebab utama gangguan kesehatan tersebut.

“Yang belum kita ketahui itu di makanan yang mana. Itu yang masih perlu dibahas bersama,” tegasnya.