Wamendagri Bima Arya Puji Singkawang Berani Tulis Komitmen The Most Tolerant City

Ringkasan Berita:

• Kita semua hadir di sini untuk belajar dan terinspirasi dari Kota Singkawang, untuk kota dengan predikat The Most Tolerant City di Indonesia.
• Kata Bima, tidak ada kota atau kabupaten lain di Indonesia selain Singkawang yang berani dan mampu menuliskan “The Most Tolerant City” komitmennya secara nyata.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, menghadiri Rapat Kerja Pemerintah Daerah di Bidang HAM yang digelar di Hotel Swiss-Belinn, Singkawang, pada Kamis 13 November 2025.

Dalam kesempatan itu, Bima Arya mengapresiasi atas prestasi Kota Singkawang yang berturut-turut mendapatkan julukan sebagai kota tertoleran.

Menurutnya, langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang menujukan keberanian dan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan toleransi.

"Seorang Wali Kota yang berani melangkah tanpa takut diiringi gelombang protes, karena ada pengakuan, legitimasi, inspirasi, dan narasi yang tidak pernah berhenti di Singkawang ini. Itulah poin utama yang membuat hal ini begitu membanggakan," katanya.

Ia juga mengungkapkan Kota Singkawang telah menjadi contoh nyata bagi daerah lain melalui keberhasilannya mempertahankan predikat sebagai  'The Most Tolerant City'.

• Wakil Wali Kota Singkawang Lantik 5 Penjabat Baru, Proses Penataan Organisasi

"Kita semua hadir di sini untuk belajar dan terinspirasi dari Kota Singkawang, untuk kota dengan predikat The Most Tolerant City di Indonesia," ungkapnya.

Kata Bima, tidak ada kota atau kabupaten lain di Indonesia selain Singkawang yang berani dan mampu menuliskan “The Most Tolerant City” komitmennya secara nyata.

Selain itu, Bima juga menyampaikan bagian dari Asta Cita Presiden merupakan komitmen pemerintah dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.

"Jadi kalau masih ada yang memperdebatkan komitmen pemerintah, tidak perlu bingung. Komitmennya sudah jelas yaitu memperkokoh pencapaian demokrasi dan hak asasi manusia," jelasnya.

Lanjutnya, seluruh program prioritas nasional memiliki landasan kuat dalam konstitusi, khususnya pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Itulah yang menjadi Asta Cita utama kita dan bila kita berbicara tentang program prioritas, semuanya berlandaskan pada HAM — dan semuanya memiliki dasar kuat di Undang-Undang Dasar 1945," tutupnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!