Warga Desa Pelimpaan Demo ke Kantor Bupati Sambas Desak Kades Dicopot

Beberapa di antaranya warga mengaku resah dan khawatir terhadap kepemimpinan kepala Desa Pelimpaan yang sedang menjabat. 

Penulis: Imam Maksum | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/IMAM MAKSUM
DESAK KADES DICOPOT - Ratusan warga Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai, mendatangi Kantor Bupati Sambas untuk demo meminta kades inisial S dicopot dari jabatannya. Warga Pelimpaan demo di aula Kantor Bupati dengan membawa poster berisi tuntutan hingga atribut boneka pocong, Kamis 30 Oktober 2025. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Ratusan  warga Desa Pelimpaan, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, mendatangi Kantor Bupati Sambas, Kamis 30 Oktober 2025.

Mereka datang menggunakan truk, bus, pikap dan juga sepeda motor dari Desa Pelimpaan menuju Kantor Bupati Sambas

Kedatangan massa untuk mendesak kepala desa mereka dicopot.

Ketika tiba di Kantor Bupati Sambas massa dari Desa Pelimpaan menyampaikan sejumlah orasi berisi tuntutan mereka.

Beberapa di antaranya warga mengaku resah dan khawatir terhadap kepemimpinan kepala Desa Pelimpaan yang sedang menjabat. 

Menurut mereka, sikap kepala desanya arogan dan keras kepada masyarakat.

Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan kondisi pelayanan publik yang lemah.

Bahkan masyarakat juga melaporkan dugaan penyelewengan jabatan dan dugaan korupsi Dana Desa.

Lelang 12 Jabatan Kepala Dinas Resmi Dibuka Pemkab Sambas, Berikut Rinciannya

Seorang warga Desa Pelimpaan, Fitri (45) mengatakan, sebanyak 400 orang warga Pelimpaan datang ke Kantor Bupati Sambas untuk berunjuk rasa. 

Dia bilang masyarakat datang dengan puluhan kendaraan.

"Kami ada sekitar 400 orang datang ke Kantor Bupati Sambas, kami datang dengan truk, pikap, pakai sepeda motor," kata Fitri.

Fitri bilang, aksi demonstrasi masyarakat Desa Pelimpaan berkaitan dengan desakan agar kepala desa segera dicopot dari jabatannya. 

Warga resah karena kepala desa tak menunjukan pelayanan publik yang baik.

"Kamis sudah resah, kami rasakan sakit sekali, sistem pelayanan desa sudah tidak bagus, kami tidak dilayani dengan baik," kata Fitri.

Fitri bilang, salah satunya warga kesulitan mengurus administrasi penduduk, surat tanah dan surat menyurat lain di desa karena pelayanan kerap ditunda-tunda.

"Mengurus surat menyurat di desa, seperti surat tanah itu kerap ditunda, bahkan tak dilayani dengan baik, kami diminta bayar kalau mau mengurus surat tanah," katanya.

Fitri juga menyebutkan, kepala Desa Pelimpaan berinisial S yang saat ini berkuasa diduga melakukan penyelewengan dana desa. 

Kata dia, warga sudah membuat laporan ke Inspektorat terkait kasus tersebut.

"Ada dugaan korupsi dana desa tahun 2024, kami sudah laporkan kasusnya saat ini sedang berproses di Kejaksaan. Kami juga sudah aksi demo beberapa bulan lalu di Inspektorat," katanya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved