Gebrakan Sang Pemimpin, Visi Besar Pembangunan Kabupaten Sekadau 2025-2030 Bersama Bupati Aron

Ringkasan Berita:Pada 2024, Sekadau menjadi wilayah terendah stunting di Kalimantan Barat dengan angka 14 persen. Sedangkan sebelum deklarasi ODF, tercatat 35 persen kasus stunting pada anak.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sekadau selaras dengan provinsi serta pemerintah pusat.  

Semua visi-misi bupati dan wakil bupati, harus sinkron sehingga nanti turunan berkaitan dengan pembangun program pemerintah pusat ada cantolan di RPJMD Kabupaten Sekadau.

“Kami yakin bahwa program-program prioritas yang sudah ada di RPJMD itu akan bisa kita lakukan, terutama infrastruktur, karena memang saat ini kerinduan masyarakat di Sekadau itu infrastruktur lebih baik ke depannya,” kata Bupati Sekadau, Aron

saat memaparkan “Visi Besar Pembangunan Kabupaten Sekadau 2025–2030” dalam program Tribun Pontianak Podcast, Gebrakan Sang Pemimpin di Studio Tribun Pontianak, Rabu (29/10).

Menurutnya, arah pembangunan Sekadau ke depan disusun agar selaras dengan prioritas nasional.

Aron menyebut saat ini pihaknya sudah membangun jalan di beberapa wilayah Kabupaten Sekadau termasuk jembatan.  

Tahun ini saja pemkab menyelesaikan kurang lebih empat jembatan rangka baja.

“Bantuan dari pusat ada tiga jembatan, sisanya dari APBD Sekadau,” kata Bupati Aron ketika berbincang dengan Wakil Pemimpin Umum Safruddin.

Baca juga: Refleksi 7 Bulan Kepemimpinan Bupati Yohanes Ontot, Ekonomi Tumbuh Positif

Selain pembangunan infrastruktur jalan, Bupati Aron juga memaparkan sektor kesehatan.

“Kami dulu memiliki program bahwa paling tidak satu atau dua bulan sekali itu kita adakan pengobatan gratis ke setiap desa, kadang saya datang ke desa, kadang Pak Wakil Bupati. Kita memberikan pengobatan gratis, kemudian sunat massal dan lainnya,” tuturnya.

Pemkab juga berhasil menurunkan angka stunting dan mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.

Seperti diketahui Kabupaten  Sekadau telah mendeklarasikan Open Defecation Free (ODF), yakni bebasnya suatu daerah dari BABS.

Sekadau menjadi daerah pertama yang mendeklarasikan ODF di Kalimantan Barat pada 7 Agustus 2025.

Langkah ini juga memengaruhi angka stunting seiring dengan berkurangnya perilaku BABS.

Pada 2024, Sekadau menjadi wilayah terendah stunting di Kalimantan Barat dengan angka 14 persen. Sedangkan sebelum deklarasi ODF, tercatat 35 persen kasus stunting pada anak.

Bupati Aron juga menyebut sektor pertanian terutama perkebunan dan UMKM akan menjadi fokus.

Bupati menjelaskan, empat tahun ini pemkab membagi bibit kelapa sawit kepada kelompok tani di setiap kecamatan.

Kurang lebih 200 ribu batang sudah dibagikan kepada kelompok tani di setiap kecamatan.

Kelapa sawit menjadi komoditas unggulan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Termasuk juga di pertanian sawah  ada pengadaan misalnya traktor, memberikan bantuan kepada masyarakat terutama diperikanan kita memberikan bibit,” kata Politisi Demokrat ini.

Lewat UMKM, Aron mengatakan, sejauh ini Pemerintah Kabupaten Sekadau sering mengadakan pelatihan kepada masyarakat sehingga pertumbuhanya semakin tahun semakin baik.

“Kami menyadari bahwa dengan berkembangnya UMKM maka itu juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” kata Aron.

Bupati juga menyoroti pentingnya pemerataan akses listrik dan internet di wilayahnya. Sekarang tinggal beberapa desa saja yang belum teraliri Listrik.

”Tapi kita terus dorong kepada pemerintah pusat sehingga dua tahun ke depan Sekadau sudah terang, kemudian internet memang masih ada beberapa tempat blank spot, tapi masyarakat di setiap daerah sudah ada wifi masing-masing,” katanya.

Dari sektor pendidikan, Aron menyebut terus memperhatikan kelulusan dan berusaha ke depan Sekadau bisa tumbuh lebih baik.

“Saya sampaikan bahwa pendidikan itu prioritas kita, target pemerintah pusat di 2045 Indonesia Emas, salah satu menuju ke Indonesia Emas itu kita mempersiapkan anak-anak kita ke depan bisa bersaing di tingkat provinsi maupun nasional,” ujarnya.

 Tahun 2026 Kabupaten Sekadau mengalami pemotongan anggaran dari pemerintah pusat kurang lebih Rp231 miliar.

Bupati mengatakan, jumlah ini cukup besar.”Nanti kami berusaha agar anggaran yang ada untuk setiap SKPD program terutama terkait infrastruktur, perkebunan, perikanan jangan sampai tidak berjalan sama sekali,” katanya.

Bupati mengakui untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ke depan kami fokus bagaimana caranya PAD di semua sektor semakin naik, sehingga pemerintah daerah bisa bergerak untuk membangun Sekadau,” katanya.

Aron juga menyinggung kontribusi besar sektor perkebunan kelapa sawit terhadap ekonomi daerah yang belum seimbang dengan dana bagi hasil yang diterima.

“Kami tahun ini hanya mendapatkan kurang lebih Rp3 miliar saja DBH kelapa sawit. Tapi fakta hari ini, bahwa yang dibagi pemerintah pusat kepada kabupaten itu kecil,” ungkapnya.

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berkolaborasi membangun Sekadau.

“Mari kita bekerja sama, mari kita bergandengan tangan. Tanpa dukungan kita semua, Sekadau tidak akan mungkin berkembang dan maju.

Saya yakin Sekadau ke depan jauh lebih baik dibandingkan hari ini tentu saja dalam rangka mewujudkan program kami Sekadau yang maju, unggul, sejahtera dan bermartabat,” katanya. (peggy dania)