Seluruh infrastruktur serta sumber daya manusia (SDM) terkait penyelenggaraan haji dan umrah yang sudah ada, akan dialihkan ke Kementerian Haji dan Umrah.

Langkah ini diharapkan membuat koordinasi lebih efektif dan mempercepat pengambilan keputusan dalam pelayanan.

4. Aturan yang Lebih Komprehensif

Marwan menegaskan bahwa Undang-undang baru ini memuat 16 bab dan 130 pasal yang mengatur mulai dari ketentuan umum, jemaah haji, penyelenggaraan haji reguler, biaya haji, kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah, hingga penyelenggaraan haji khusus dan ibadah umrah.

Menurut Marwan, aturan ini disusun untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi jemaah.

“Untuk menjamin keadilan dan kemudahan jemaah dalam menunaikan ibadah haji dan umrah, telah diatur konstruksi Undang-Undang yang terdiri dari judul, konsideran, 16 bab, 130 pasal,” ucap Marwan.

Dalam revisi kali ini, lanjut Marwan, terdapat bab baru yang mengatur keadaan luar biasa dan kondisi darurat.

Selain itu, undang-undang ini memperkuat peran serta masyarakat.

“(Terdapat) bab 9 partisipasi masyarakat, bab 10a keadaan luar biasa dan kondisi darurat,” ucap Marwan.

Pasal-pasal ini memberi landasan hukum bagi pemerintah untuk mengambil langkah cepat, jika situasi dan keadaan mendesak lain yang berdampak pada pelaksanaan ibadah haji.

Marwan menegaskan, seluruh fraksi di Komisi VIII DPR sepakat mendukung perubahan tersebut.

“Hadirin yang saya hormati, seluruh fraksi-fraksi di DPR di Komisi VIII telah memberikan dan menerima persetujuan,” pungkasnya.

# Berita Viral

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!