TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Hukum Tata Negara, Feri Amsari dan Pengamat Politik, Jumadi sepakat bahwa tidak mungkin ada pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang bisa menang satu putaran dalam Pilpres 2024.

Keduanya menyampaikan hal tesebut saat menjadi narasumber Seminar Kebangsaan dalam rangka Milad ke-111 Muhammadiyah di Itekes Kalbar, Jl Sungai Raya Dalam, Kubu Raya, Minggu 17 Desember 2023.

Feri Amsari mengatakan, secara matematis memang tidak mungkin ada paslon yang bisa menang satu putaran. Ia beralasan, syarat untuk menang satu putaran itu sangat berat untuk bisa terpenuhi.

"Ketentuan konstitusi memang mengatakan begitu. Itu diatur dalam Pasal 6A ayat 1 undang-undang dasar," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, di dalam pasal itu menyebutkan setidaknya tiga elemen yang harus dipenuhi bagi paslon untuk meneng satu putaran. Pertama, harus mampu meraup suara lebih dari 50 persen.

• Debat Pilpres Bukan Ruang Gimmick, Pakar Komunikasi: Ganjar-Mahfud Kompeten Pulihkan Sektor Hukum

Kedua sebaran suaranya harus lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Ketiga, perolehan suara di atas 20 persen pada tiap-tiap provinsi tersebut.

"Secara hitungan matematika itu hampir tidak mungkin (terpenuhi), jadi pasti dua putaran. Kecuali dilakukan curang luar biasa yang penuh rekayasa," kata dosen Universitas Andalas ini.

Feri menjelaskan, aturan undang-undang itu dibuat sedemikian sulit agar ada prinsip pemerataan dalam menentukan keterpilihan capres-cawapres.

"Suara di Jawa itu saja sudah 50 persen. Warga Indonesia yang lain harus diperjuangkan juga haknya. Maka calon presiden sebaran suaranya harus terjadi, agar presiden terpilih itu milik Indonesia, bukan hanya milik Jawa," kata Feri.

Menurut Feri, memang ada upaya skenario untuk membuat Pilpres 2024 cukup satu putaran dengan mengabaikan konstitusi.
Maka ia pun mengajak semua pihak untuk menjaga Pemilu 2024 bebas dari kecurangan.

"Kalau dilakukan kecurangan maka makna suara kita di dalam pemilihan, akan hilang," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan pengamat politik Dr Jumadi yang juga dosen Universitas Tanjungpura Pontianak.

Ia mensinyalir ada upaya masif untuk merealisasikan Pilpres 2024 berlangsung hanya satu putaran.

"Maka harus bersama-sama mengajak masyarakat mengawal pemilu," kata Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalbar ini.

Seminar kebangsaan digelar Panitia Milad ke-111 Muhammadiyah Kalbar, dengan diikuti oleh ratusan peserta pengurus Muhammadiyah Kalbar beserta organisasi otonomnya, serta Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Kalbar.

Agenda milad ini dirangkai pula dengan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) dan Rapat Kerja Pimpinan Wilayah (Rakerpimwil) Muhammadiyah Kalbar. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini