7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

8. Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

9. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

10. Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur bank Indonesia

11. Direksi, Komisiaris, Dewan Pengawas dan Karyawan BUMN/BUMD

12. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Umumnya.

13. Penjabat Negara bukan anggota Partai Politik

14. Anggota TNI dan Kepolisian Republik Indonesia

15. Kepala Desa

16. Perangkat Desa

17. Anggota Badan Permusyawaratan Desa

18 Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih.

Demikian pihak-pihak yang dilarang ikut pelaksanaan Kampanye Pemilu 2024. (*)