Baca tanpa iklan
Kata dia, dengan kondisi begini, sudah semestinya bupati selaku kepala daerah meningkatkan status Sambas menjadi ‘Siaga’ dan menetapkan status tanggap darurat bencana.
Hal ini kata dia, agar biaya tak terduga yang ada di pemkab dengan besaran Rp 1 miliar di APBD ini bisa di alokasikan untuk membantu para korban banjir.
"Tidak perlu takut dalam menetapkan status tanggap darurat tersebut. Kita DPRD siap memback up, dikarenakan bencana inikan urusan wajib yang sifatnya pelayanan dasar, dana tersebut juga untuk kepentingan sosial kemasyarakatan," kata Figo.
"Kasian warga kita menunggu uluran tangan, ironis sekali jika pihak lain lebih peduli dibandingkan Pemerintah Sambas. Saya kenal Pak bupati, beliau sangat perhatian dan peduli dalam maslaah bencana ini kita tunggu kebijakan beliau," tuturnya.
Selain itu kata dia, dia juga meminta agar dalam penanganan banjir ini pemda bisa bekerjasama dengan Kecamatan atau Desa untuk membentuk posko penanganan korban banjir. Hal kata Figo, agar bisa mempermudah korban banjir dalam mendapatkan bantuan.
"Iya kita harus cepat dan segera bertindak melakukan aksi kelapangan dengan membawa bantuan logistik dan lainnya. Dan yang terpenting sekarang bagaimana korban banjir bisa bertahan dulu dengan kebutuhannya. Khususnya kebutuhan pangan dan sandang," ungkapnya.
Untuk penanganan jangka pendek jelas Figo, dia menilai lebih efektif jika dilakukan pemetaan jumlah korban, dampak dan penanganan baru.
“Langkah yang baik dalam penangangan banjir seperti ini, tidak bisa terlambat. Jadi harus segera turun ke ke lapangan beserta dengan bantuannya,” pungkas dia.