Baca tanpa iklan
WALHI Kalbar Tolak Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Kalimantan Barat
PONTIANAK - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Barat, Anton P Widjaya menanggapi Pidato Ketua DPD RI dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, tanggal 16 Agustus 2019, menyebutkan pembangunan pembangkit listrik tenaga Nuklir di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat sebagai dukungan industrialisasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Di saat gelombang kesadaran negara-negara di dunia mulai meninggalkan penggunaan energi nuklir menuju ke energi terbarukan, maka diperlukan tempat untuk membuang sampah nuklir tersebut.
Dengan kampanye teknologi energi masa kini, memiliki power besar dan murah.
"Kita tidak mau Indonesia menjadi tempat pembuangan sampah nuklir atau menjadikan Indonesia rawan bencana nuklir setelah Chernobyl dan Fukushima," ujarnya dalam sebuah rilis beberapa waktu lalu.
Baca: Gubernur Sutarmidji Ungkap 4 Daerah di Kalbar Ditetapkan Sebagai Tapak Rencana Pembangunan PLTN
Baca: Reaktor Nuklir PLTN Kalbar Operasional 2025
Ia mengatakan energi nuklir adalah energi yang memiliki dampak sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup.
Karena memiliki faktor risiko kecelakaan yang sangat tinggi, Sekali terjadi kecelakaan maka dampak dan upaya pemulihannya memakan waktu sangat panjang.
Hingga saat ini misalnya reaktor nuklir Chernobyl dan Fukushima belum berhasil dipulihkan bahkan unit di reaktor Fukushima masih ada yang belum dapat diakses.
"Kecelakaan dalam sistem operasi pembangkitan listrik di Indonesia sangat besar peluangnya. Masih segar dalam ingatan kita blackout dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali terjadi hanya karena pohon sengon," ujarnya.
Ia mengatakan betapa cerobohnya pengelolaan kelistrikan Indonesia, ketika mempunyai pembangkit tenaga nuklir hal-hal semacam ini tidak dapat dibiarkan terjadi.
Baca: Pihak Kemenristek Dikti, Puji Sutarmidji Karena Pola Pikirnya Terhadap Pembangunan PLTN
Baca: Siapkan Listrik Murah untuk Masyarakat, Sutarmidji Nilai Realisasi PLTN di Kalbar Sangat Penting
Jikalau terjadi maka akan menjadi bencana yang lebih besar dari sekedar blackout yang mengancam kehidupan bukan hanya masyarakat yang tinggal di kabupaten Bengkayang tetapi juga masyarakat lain yang ada di Kalimantan Barat.
Pemikiran bahwa Kalimantan bebas dari potensi bencana gempa, gunung api dan tsunami bukan berarti bebas dari potensi bencana.
"Bengkayang sendiri memiliki ancaman bencana banjir dan longsor, kondisi ini adalah potensi ancaman terhadap keberadaan reaktor nuklir yang direncanakan tersebut ," ujarnya.
Saat ini untuk menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap saja pemerintah tidak mampu berbuat banyak.
"Apalagi nanti apabila menghadapi risiko dan potensi bencana akibat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, membuka dan menghukum pelaku dan penyebab kebakaran saja tidak pernah tuntas, bahkan terhadap putusan CLS Asap di Kalimantan Tengah misalnya, pemerintah masih melakukan perlawanan," tegasnya.
Baca: Banyak keluarkan Anggaran, Pembangunan PLTN Kalbar Dibatalkan
Baca: Greenpeace Tolak Masuknya PLTN