Baca tanpa iklan
Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sejak diberlakukannya larangan ekspor mulai 12 Januari 2014 melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 di Kalbar Kalbar pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) bauksit terpaksa menghentikan kegiatan Tambang.
Data BPS Kalbar Agustus 2015 mencatat sebagian besar karyawan sekitar 47.000 pekerja di-PHK karena tidak terdapat pembeli Iokal. Kebijakan larangan ekspor bauksit juga menyebabkan Kalbar kehilangan potensi devisa Rp7 triliun.
Ini tanggapan Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura Dr Rosyadi HMY SE MSI yang juga Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekomomi.
Baca: Jika Ketahui Bacaleg Korupsi, Lembaga Pemantau Pemilu Siap Sampaikan Masukan ke KPU
Baca: Terkait Intimidasi Wartawan di Pontianak, Ini Penegasan Kapolda Kalbar
Bahwa pada awalnya keinginan pemerintah pada tahun 2014 mendorong pengusaha secara serius untuk membangun smelter. Karena sebelumnya indikasi keseriusan itu tidak kelihatan. Pada saat itu keinginan pemerintah, industri didalam negeri bisa berkembang sehingga mampu mendorong tumbuhnya sektor industri dan sektor lain terkait dengan industri tersebut.
Tapi perjalanan waktu 2014-2017 kemudian keluar Peraturan Menteri ESDM No 35 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ESDM No 25 Tahun 2018 yang hanya memberikan kesempatan kepada perusahaan yang telah membangun dan atau berencana untuk membangun sepertinya oleh beberapa perusahaan berskala kecil ini adalah sebuah ketidakadilan.
Bagi perusahaan berskala kecil yang mempunyai IUP yang tidak mungkin untuk membangun smelter. Kewajiban mereka untuk membayar PNBP (penerimaan negara bukan pajak) lainnya terkait dengan IUP yang mereka miliki kondisi ini tentu memberatkan sementara terus berjalan tetapi mereka melakukan upaya produksi dan lainnya.
Sangat beralasan bagi para pengusaha untuk mempertanyakan kejelasan ini agar ada kepastian. Sebab didalam undang minerba nomor 4, ada kausal yang memberikan ruang kepada pengusaha untuk dapat melakukan kegiatan kegiatan ekspor manakala mereka tidak memiliki kemampuan tersebut.
Baca: Tak Ingin Kecolongan dalam Verifikasi Berkas Bacaleg, KPU Kalbar Kirim Surat ke Pengadilan Tinggi
Oleh karena itu apa yang dilakukan Kadin Kalbar sebagai wakil dari pengusaha di daerah sangat beralasan untuk bisa mendorong ekonomi bergerak hanya saja kebijakan yang diberikan pemerintah harus diawasi betul betul. Ada waktu yang diberikan misalnya boleh melakukan ekspor, disatu sisi kewajiban lain juga harus dilakukan sebab banyak sekali praktek-praktek ekspoitasi yanv mengesampingkan lingkungan.
Oleh karena itu barangkali menjadi satu catatan yang penting juga untuk diperhatikan oleh pemerintah sehingga memberi dan mengeluarkan kebijakan. Tetapi satu sisi pemerintah tetap melakukan kebijakan dan upaya pengawasan yang lebih ketat.
Kemudian dari sisi ekonomi tentu ekspor ini tadinya membuat devisa kita jor-joran kemudian di stop tentu akan membuat devisa kita akan terjun payung dari 526 juta dolar turun menjadi 51,7 persen.
Sebab barang ini barang ekspor oleh karena itu pemerintah juga harus memperhatikan ini. Sehingga neraca perdagangan maupun neraca pembayaran harus memperhatikan ini. Sehingga neraca perdagangan maupun neraca pembayaran kalbar khususnya bisa-baik. Tapi disatu sisi harus diperhatikan jangan sampai mengekspor barang mentah ini terus berlanjut sepanjang masa.
Sehingga kita kehilangan nilai tambah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kalbar. Memang untuk membangun sebuah smelter itu tidak segampang yang kita bayangkan karena alumina ini memiliki pasar yang sangat terbatas.
Oleh karena itu mampukah seorang pengusaha membangun pabrik dan tersedianya sumber baku apabila pasarnya tidak ada maka akan pailit. Kedua mampukah seorang pengusaha itu membangun pabrik tetapi kemungkinan cadangan itu sulit.
Oleh karena itu dari sisi pasar dari sisi nonmaterial ini harus betul betul terjamin. Misal pasar untuk alumina ini sangat terbatas, market sangat kecil para pengusaha yang memiliki IUP pertambangan bauksit yang cukup memadai sampai saat ini masih berupaya untuk menemukan mitra kerja yang memiliki pasar yang pasti.
Inilah kesulitan bagi pengusaha untuk mendapatkan mitra pasti. Kita melihat beberapa waktu lalu ada perusahaan raksasa dari rusia ingin bermitra dengan para pengusaha di Kalbar ternyata tidak jadi dilakukan kita tidak tau pertimbang teknis apa. Kita tau bahwa perusahaan besar di rusia, beberapa perusahaan cina ada beberapa perusahaan dari negara lain juga maju kemudian hilang.
Baca: Bawaslu Ingatkan Warga Tak Terlibat Isu SARA dan Money Politik