DATA Kemiskinan Pontianak Tak Akurat 4.000 Penerima PKH Tak Layak, Bebby: Banyak yang Mengaku Miskin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap data masyarakat miskin di Kota Pontianak.

Ia menilai, data kemiskinan yang digunakan saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan, sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas penyaluran bantuan sosial.

Hal ini diungkapkan Bebby usai mengikuti rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pontianak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin 11 Agustus 2025.

“Kami melihat angka kemiskinan yang ada sekarang tidak sesuai fakta di lapangan"

"Data yang digunakan masih mengikuti catatan Badan Pusat Statistik (BPS), padahal kondisi riil di masyarakat menunjukkan hal yang berbeda,” ujarnya.

Baca juga: KRONOLOGI Lengkap Tewasnya Remaja 17 Tahun di TKP Kecelakaan Maut Jl Arteri Supadio Kubu Raya

Bebby membeberkan, terdapat sekitar 4.000 penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang seharusnya dihapus dari daftar penerima karena dinilai sudah tidak lagi memenuhi kriteria. 

Menurutnya, ketidaktepatan sasaran ini perlu segera dievaluasi demi memastikan bantuan tepat guna.

“Kalau datanya tidak akurat, bantuan bisa salah sasaran. Padahal, tujuan program ini adalah membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan"

"Maka, kita perlu penyesuaian data agar bantuan tersalurkan tepat pada yang berhak,” tegasnya.

Politisi ini juga menekankan bahwa APBD Perubahan 2025 menjadi momentum untuk melakukan perbaikan kebijakan, termasuk pengalokasian dana bantuan sosial.

Dengan adanya pengurangan pendapatan daerah, DPRD bersama pemerintah kota harus menyusun strategi yang efisien agar program bantuan tetap berjalan optimal.

Bebby mengingatkan, pendataan real di lapangan merupakan kunci utama.

Baca juga: KRONOLOGI Lengkap Kecelakaan Tragis di Jl Adisucipto KKR, Mobil Tabrak Gerobak, Lalu Hantam Korban

Tanpa basis data yang akurat, program penanggulangan kemiskinan hanya akan menjadi formalitas tanpa hasil nyata.

“Strateginya jelas, kita harus punya data real di lapangan"

"Seringkali, ketika bicara bantuan, banyak yang mengaku miskin padahal kondisinya berbeda"