Fraksi PAN DPRD Kalbar : Dana Desa Jangan Disalahgunakan untuk Judi Online

Meski demikian, Zulfydar mengakui banyak desa di Kalimantan Barat yang sudah menunjukkan kinerja positif dan berhasil membangun desanya.

Penulis: Peggy Dania | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
PENGGUNAAN DANA DESA - Anggota DPRD Kalimantan Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Zulfydar Zaidar, menyesalkan kasus dugaan korupsi dan praktik judi online yang melibatkan sejumlah kepala desa di daerah tersebut.  

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPRD Kalimantan Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Zulfydar Zaidar, menyesalkan kasus dugaan korupsi dan praktik judi online yang melibatkan sejumlah kepala desa di daerah tersebut.

“Kami sangat menyesalkan kejadian ini, karena apa yang dilakukan jelas tidak berdasarkan pada program-program yang telah direncanakan untuk kepentingan desa,” kata Zulfydar kepada tribunpontianak.co.id, Selasa 5 Agustus 2025.

Menurutnya, dugaan keterlibatan kepala desa dalam tindak pidana korupsi maupun judi online bukan hanya merugikan keuangan desa, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat. 

“Apalagi ada informasi penggunaan dana desa untuk judi online. Jelas ini tidak bisa dibenarkan,” tegasnya.

Zulfydar meminta adanya pengawasan dan pelaporan yang lebih intensif dari pemerintah kabupaten hingga kecamatan agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. 

“Pelaporan yang terukur sangat penting, supaya program yang direncanakan sesuai dengan pelaksanaannya dan tidak menyimpang,” ujarnya.

Selain pengawasan, ia juga mendorong adanya pendampingan kepada kepala desa agar penggunaan dana desa benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. 

“Pendampingan intensif dari pemerintah kecamatan dan kabupaten sangat diperlukan, sehingga kinerja kepala desa bisa terukur dan terarah,” jelasnya.

Baca juga: Disporapar Pontianak Tanggapi Permasalahan Royalti, LMKM Perlu Lakukan Sosialisasi Dini Agar Sepaham

Meski demikian, Zulfydar mengakui banyak desa di Kalimantan Barat yang sudah menunjukkan kinerja positif dan berhasil membangun desanya.

 “Kita tidak bisa pukul rata. Banyak kepala desa yang justru mampu meyakinkan pemerintah hingga DPR untuk membantu desanya. Itu patut diapresiasi,” tambahnya.

Zulfydar berharap kasus ini menjadi pelajaran agar desa-desa lain dapat menjaga integritas dan fokus pada pembangunan. 

“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan. Kepala desa harus benar-benar menjadi wakil masyarakat dalam pembangunan yang nyata,” tutupnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved