Tanggapi Karhutla di Kalbar. Agus Sutomo: Hentikan Deforestasi!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Direktur Eksekutif Teraju Indonesia, Agus Sutomo menanggapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terus terjadi di Provinsi Kalimantan Barat.

Menurutnya, Karhutla yang terjadi tidak terlepas dari perubahan iklim dan sudah dirasakan sejak lama.

"Tentu perubahan iklim ini terjadi karena adanya deforestasi yang gila-gilaan di Kalbar, sehingga ketika indikasi pencemaran udara itu terjadi, fungsi pohon untuk menyerap partikel-partikel tidak sehat ini tidak berfungsi dengan baik karena memang pohonnya gak ada," katanya kepada tribunpontianak.co.id, Kamis 31 Juli 2025.

Kemudian, menurutnya beberapa titik api kerap kali terjadi di lahan-lahan gambut dan akan mengalami kesulitan saat melakukan pemadaman di permukaan.

"Kalau atasnya disiram tapi bawahnya belum padam justru akan menimbulkan asap dan memang lahan gambut punya pendekatan khusus untuk proses pemadamannya. Mungkin dengan penyuntikan dari bawah dengan tekanan tinggi agar air rembesannya langsung ke bawah," ujarnya.

Di sisi lain, melihat dari upaya yang dilakukan seperti adanya rekayasa cuaca dan lain-lain, namun masih tetap menimbulkan banyak debu. Hal ini menurutnya selain masih adanya Karhutla juga adanya indikator lain.

"Kalau kita lihat hari ini masih banyak pembangunan dan kendaraan juga banyak, sehingga ini menjadi salah satu penyebab pencemaran udara di Pontianak khususnya. Banyak unsur yang harus dikaji dan dianalisa secara baik, jadi bukan sudah kejadian baru panik mencari penyelesaiannya," jelasnya.

Ia menyebut, Pemerintah seharusnya sudah belajar banyak mengenai kebakaran hutan yang menyebabkan asap dimana-mana ini, bahkan telah merenggang nyawa.

Baca juga: Kerusakan Rumah Akibat Helikopter Waterbombing di Kubu Raya, Diselesaikan secara Kekeluargaan

"Akar masalahnya perlu dicari dan diselesaikan secara bersama-sama. Untuk wilayah yang masih banyak pohonnya. Hentikan deforestasi," tegasnya.

Kemudian, menurutnya Karhutla ini juga tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah pusat, karena adanya izin pertambangan, HTI dan sebagainya.

"Ini kan dampaknya ke kita juga dan menjadi persoalan di daerah. Pemimpin daerah dan wakil rakyat juga harus berani menyampaikan itu, demi kepentingan masyarakat yang lebih luas," pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!