11.189 Titik Api Terdeteksi, WALHI Soroti Karhutla di Konsesi Perusahaan dan Ancaman El Nino 2026

Ringkasan Berita:

• Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat ribuan titik panas muncul, termasuk yang berada di dalam dan sekitar konsesi sejumlah perusahaan.
• Berdasarkan data WALHI, terdeteksi sebanyak 11.189 titik panas (hotspot) dengan berbagai tingkat kepercayaan. 
• Dari jumlah tersebut, 1.351 titik berada di dalam maupun sekitar konsesi milik 15 perusahaan di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada Maret 2026. 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat ribuan titik panas muncul, termasuk yang berada di dalam dan sekitar konsesi sejumlah perusahaan.

Berdasarkan data WALHI, terdeteksi sebanyak 11.189 titik panas (hotspot) dengan berbagai tingkat kepercayaan. 

Dari jumlah tersebut, 1.351 titik berada di dalam maupun sekitar konsesi milik 15 perusahaan di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Rinciannya, 699 titik berada di area konsesi lima perusahaan sawit, 285 titik di konsesi lima perusahaan PBPH, serta 367 titik di wilayah konsesi lima perusahaan tambang.

Sejumlah perusahaan yang disorot antara lain PT Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat, PT Meskom Agro Sarimas di Riau, hingga PT Arara Abadi dan PT Wira Karya Sakti. 

Beberapa perusahaan tersebut bahkan disebut memiliki riwayat berulang munculnya titik api setiap tahun.

Baca juga: Pimpin Apel Pagi, Kapolres Melawi Tegaskan Personel Aktif Cegah Karhutla

Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian, menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya tata kelola lingkungan dan penegakan hukum terhadap korporasi.

"Keberulangan karhutla ini menunjukkan tidak adanya kemajuan dalam perbaikan tata kelola dan penegakan hukum terhadap perusahaan. Potensi karhutla tahun ini bisa jauh lebih besar," ujarnya. 

Ia menjelaskan, ancaman karhutla diperparah oleh fenomena iklim ekstrem seperti El Nino yang diperkirakan akan meningkatkan suhu secara signifikan. 

Kondisi tersebut berpotensi terjadi bersamaan dengan fase positif Indian Ocean Dipole (IOD) yang dapat memperpanjang musim kemarau hingga Oktober 2026.

Tak hanya faktor iklim, keterbatasan anggaran juga menjadi sorotan. Pada 2026, Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana hanya sebesar Rp4,63 triliun, sementara pagu anggaran BNPB sekitar Rp491 miliar.

"Ini menjadi bayang-bayang buruk. Dampak karhutla bisa saja sebesar 2015. Artinya, anggaran memang berpengaruh, tetapi tidak menyentuh akar persoalan, yakni pertanggungjawaban korporasi dan penegakan hukum," tambahnya.

Sementara itu, Provinsi Riau kembali menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, khususnya di kawasan pesisir timur dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan analisis satelit Aqua dan Terra, tercatat 271 hotspot sepanjang 1 Januari hingga 25 Maret 2026 yang tersebar di delapan kabupaten di Riau, mayoritas berada di lahan gambut.