Sekolah Rakyat Diharapkan Jadi Program Pendidikan yang Benar-benar Berpihak pada Warga Miskin

Davidi mengatakan, saat hujan turun, air kerap masuk ke dalam rumah hingga mengganggu waktu istirahat keluarganya. Untuk mengatasinya, mereka memasang terpal di bagian atap agar air tak menggenang.

"Kalau hujan kami gak bisa tidur, karena rumah kaya kolam, banjir. Ya, kami terpaksa pasang terpal biar gak bocor lagi," ucapnya.

Lebih memprihatinkan, rumah ini juga tidak memiliki kamar mandi atau toilet. Dapur menyatu dengan tempat mandi yang hanya beralaskan semen kasar dan sebagian papan kayu. Rumah tersebut juga tidak memiliki akses air bersih dari PDAM.

"Kalau mandi saya di belakang pakai air sumur depan, kalau BAB saya ke masjid," tambahnya.

Saat ini, Davidi tak lagi bisa bekerja karena menderita stroke di bagian tangan dan kaki sebelah kiri. Satu-satunya sumber penghasilan berasal dari anaknya, Silvi, yang bekerja sebagai penjaga biliar.

"Saya kena stroke di tangan dan kaki kiri, jadi untuk penghasilan saya bergantung pada Silvi yang kerja jaga biliar," jelasnya.

Berpihak ke Warga Miskin

Ketua RW 012 Kelurahan Sungai Beliung, Elisuadi, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang dinilai langsung menyentuh warga kurang mampu.

Hal itu disampaikannya saat mendampingi Gubernur Kalimantan Barat dan Wali Kota Pontianak dalam kunjungan ke rumah salah satu calon murid Sekolah Rakyat di Gang Pajajaran V, Selasa 29 Juli 2025.

"Kita lihat sendiri kondisi rumah yang dikunjungi tadi. Sangat memprihatinkan. Banyak warga di lingkungan ini yang berharap bisa ikut program ini," ujar Adi.

Menurut Adi, baru kali ini ia melihat program pendidikan yang benar-benar berpihak kepada warga miskin.

“Kadang-kadang RT dan RW tidak terlalu semangat mengajukan program ke pemerintah. Tapi dengan adanya Sekolah Rakyat, semangat itu mulai tumbuh lagi. Ini langkah awal yang baik,” katanya.

Ia mengungkapkan, salah satu tantangan di lapangan adalah data administrasi warga miskin yang sering kali belum sesuai, terutama terkait Kartu Keluarga (KK) dan status penerima bantuan.

“Banyak yang tidak bisa mengakses bantuan karena di KK-nya tidak tercantum sebagai penerima. Jadi kami arahkan warga untuk memperbarui KK agar bisa masuk data bantuan. Ini syarat dari pemerintah juga,” jelasnya.

Adi berharap program Sekolah Rakyat ini bisa berkelanjutan, tidak hanya berhenti setelah satu kali kegiatan.