Ormas Dayak Aksi Damai Tolak Program Transmigrasi di Mempawah: Kami Bukan Penonton di Negeri Sendiri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Ratusan orang dari berbagai organisasi masyarakat (Ormas) suku Dayak menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman Kantor Bupati Mempawah, Kalimantan Barat, Senin 21 Juli 2025.

Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap program transmigrasi yang dinilai mengancam hak, ruang hidup, dan keseimbangan sosial masyarakat adat Kalimantan.

Massa aksi tiba sekitar pukul 10.00 WIB dengan puluhan kendaraan roda empat sambil membawa spanduk dan poster berisi berbagai tuntutan, seperti “DPD TBBR Kabupaten Mempawah Menolak Keras Transmigrasi”, “Aliansi Massa Akar Rumput Menolak Transmigrasi”, dan “Hidup Dikandung Adat, Mati Dikandung Tanah, Menolak Keras Transmigrasi”.

Aksi yang dikomandoi oleh Koordinator Lapangan Josh Barbara ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Bupati Mempawah Juli Suryadi Burdadi, Kapolres Mempawah AKBP Jonathan David Hariantono, Ketua DPRD Kabupaten Mempawah Safruddin Asra, serta Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Mempawah, Adrianus Marsel.

Dalam orasinya, para perwakilan massa menyampaikan sejumlah tuntutan penting.

Mereka menolak kedatangan transmigran dari luar Kalimantan yang dikhawatirkan memperparah ketimpangan pembangunan dan merusak tatanan sosial budaya lokal.

“Kita sudah 79 tahun merdeka, tapi desa dan kampung kami masih ketinggalan. Pembangunan sangat minim, bahkan jalan dan jembatan pun belum layak,” tegas Josh Barbara saat menyampaikan tuntutan.

Baca juga: Tabligh Akbar Sambut Tahun Baru Islam, Ratusan Siswa dan Warga Mempawah Ikut Antusias

“Kami menuntut keadilan. Pemerintah jangan hanya membangun di luar Kalimantan, tapi juga harus memperhatikan kami di sini. Jangan sampai kami hanya jadi penonton di tanah leluhur sendiri,” lanjutnya.

Ketua DAD Kabupaten Mempawah, Adrianus Marsel, dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa aksi ini bukan untuk menciptakan konflik, melainkan murni sebagai bentuk penyampaian aspirasi.

“Kami menolak program transmigrasi karena Kalimantan bukan tanah kosong. Ini tanah leluhur kami. Harapan saya, aksi ini berjalan damai dan aman. Kita datang dengan selamat, pulang juga harus selamat,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi, menyambut baik aspirasi warga dan berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.

“Apa yang disuarakan hari ini akan kami teruskan ke pemerintah provinsi dan pusat. Aspirasi masyarakat akan kami kawal,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Mempawah, Safruddin Asra, menyatakan dukungannya terhadap suara masyarakat adat.

“Saya sangat setuju dengan aspirasi yang disampaikan. Ini akan menjadi bahan evaluasi untuk program pembangunan ke depan agar lebih berpihak pada masyarakat lokal,” ujarnya di hadapan massa.

Sementara itu, Kapolres Mempawah AKBP Jonathan David Hariantono menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dan kondusivitas daerah.