Ketua DPRD Kalbar Tegaskan Penolakan Transmigrasi : Jangan Pindahkan Masalah ke Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, FAISAL ILHAM MUZAQI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Ketua DPRD Kalimantan Barat, Aloysius, menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawal aspirasi masyarakat yang menolak program transmigrasi di wilayah Kalbar.

Pernyataan itu ia sampaikan usai menerima langsung dokumen tuntutan dari massa aksi Aliansi Masyarakat Adat Kalbar dalam aksi demonstrasi di halaman DPRD Kalbar, Senin 21 Juli 2025.

"Kami di DPRD Kalbar akan teruskan aspirasi ini ke Kementerian Transmigrasi dan DPR RI," tegas Aloysius saat ditemui setelah aksi. Senin 21 Juli 2025.

Ia mengaku memahami keresahan masyarakat, terlebih masih banyak persoalan lama terkait transmigrasi yang belum tuntas hingga saat ini.

Menurutnya, kebijakan transmigrasi tidak bisa dianggap sebagai solusi jika mengabaikan kondisi serta hak-hak masyarakat lokal.

"Saya pribadi menolak jika ini dilakukan secara sepihak. Jangan sampai kita hanya memindahkan masalah dari luar ke Kalbar, sementara masalah lama saja belum selesai. Kita harus selesaikan yang ada dulu dan jangan ciptakan masalah baru di Kalimantan Barat," ujarnya.

Aloysius menambahkan, sejauh ini DPRD Kalbar belum pernah dilibatkan dalam pembahasan ataupun menerima surat resmi dari pemerintah pusat terkait rencana pembukaan wilayah transmigrasi baru. Ia mengaku hanya mengetahui kabar tersebut melalui pemberitaan di media.

"Belum ada komunikasi. Tiba-tiba isu ini muncul, ya bagus masyarakat bersuara. Tapi secara resmi kami belum pernah menerima informasi apa pun dari pusat," katanya.

Baca juga: Aliansi Lintas Etnis Kalbar Tolak Transmigrasi : Masyarakat Lokal Hanya Jadi Penonton!

Secara kelembagaan, DPRD Kalbar akan menindaklanjuti isu ini dalam rapat lintas fraksi. Komisi V DPRD Kalbar yang menjadi mitra kerja bidang sosial dan transmigrasi akan diberi mandat untuk mengawal aspirasi masyarakat.

"Saya akan tugaskan Komisi V untuk mengawasi dan memastikan petisi ini sampai ke kementerian. Jangan sampai lagi ada berkas yang terhenti di tengah jalan," pungkasnya.

Dalam aksi tersebut, massa dari Aliansi Masyarakat Adat Kalbar menyuarakan penolakan terhadap program transmigrasi yang dinilai diskriminatif dan berpotensi menimbulkan konflik agraria.

Mereka bahkan mendesak Menteri Transmigrasi untuk mundur dari jabatannya jika kebijakan tersebut tetap dipaksakan. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!