Bupati Erlina Dampingi Dirjen ATR/BPN Tinjau Reforma Agraria di Kawasan Pesisir Mempawah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Bupati Mempawah, Erlina, mendampingi langsung kunjungan lapangan Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, ke kawasan Mempawah Mangrove Park di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Jumat 18 Juli 2025.

Kunjungan yang dilakukan pada Jumat pagi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

Fokus utama peninjauan adalah keberadaan tanah timbul di wilayah pesisir Kabupaten Mempawah yang selama ini menjadi sorotan, baik dari sisi legalitas maupun pemanfaatannya oleh masyarakat setempat.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Mempawah Juli Suryadi serta Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan, Raja Fajar Azansyah.

Dirjen Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menyerap langsung berbagai informasi di lapangan, sekaligus mendengarkan suara dari pemerintah daerah.

“Kami ingin mengetahui secara langsung kondisi tanah timbul yang ada di Mempawah. Selain meninjau, kami juga berdialog dengan Ibu Bupati agar mendapat gambaran utuh mengenai kebutuhan serta tantangan yang dihadapi masyarakat,” ujar Yulia.

• Pemkab Mempawah Gelar Rakor Evaluasi dan Diseminasi Percepatan Penurunan Stunting

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan mempelajari berbagai dokumen pendukung, mulai dari peta hingga data teknis yang disiapkan Pemkab dan Kantor Pertanahan.

“Semua ini akan menjadi dasar dalam mengambil kebijakan yang tidak hanya adil, tapi juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” lanjutnya.

Sementara itu, Bupati Erlina menyambut baik kedatangan Dirjen ATR/BPN beserta jajaran dan menyampaikan apresiasi atas kepedulian pusat terhadap isu agraria di daerahnya.

“Atas nama masyarakat dan pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih. Tanah timbul ini bukan hanya soal lahan, tapi menyangkut kepastian hukum dan nasib masyarakat yang hidup di sekitarnya,” ucap Erlina.

Ia juga menegaskan bahwa persoalan tanah timbul menjadi perhatian serius Pemkab Mempawah karena menyentuh berbagai aspek, seperti dari legalitas, lingkungan, hingga kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap dari kunjungan ini bisa lahir langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan secara menyeluruh, serta menjamin hak-hak masyarakat di wilayah pesisir,” tegasnya.

Erlina pun menyatakan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk terus menjalin sinergi bersama Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan reforma agraria yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Bumi Galaherang. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!