Resmi Berubah Daftar Kelompok Masyarakat Resmi Dilarang Pakai Elpiji 3 Kg Per 1 Agustus 2025

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Resmi berubah daftar kelompok masyarakat resmi dilarang menggunakan Gas Elpiji 3kg per 1 Agustus 2025 seluruh Indonesia cek disini.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan berbagai upaya agar penyaluran gas elpiji 3 kilogram (kg) tepat sasaran.

Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung Gas 3 kg.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan Pertamina sebagai perusahaan distributor gas elpiji 3 kg memastikan bahwa aturan itu masih berlaku hingga saat ini.

“Untuk saat ini kami menyalurkan LPG 3 kg sesuai Perpres 104,” katanya, Selasa 15 Juli 2025.

• RESMI DJP Pantau Aktivitas Wajib Pajak di Medsos Lewat AI, Apa Tujuannya?

Mengacu Perpres 104/2007, tidak semua masyarakat berhak menggunakan gas elpiji 3 kg.

Daftar 9 kelompok resmi dilarang pakai elpiji 3 kg

Dikutip dari laman Kementerian ESDM, kelompok masyarakat yang dilarang menggunakan gas elpiji diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor B-2461/MG.05/DJM/2022 tertanggal 25 Maret 2022.

Mengacu surat edaran di atas, berikut kelompok atau usaha yang dilarang pakai gas LPG 3 kg:

- Restoran
- Hotel
- Usaha peternakan
- Usaha pertanian (di luar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 dan yang belum dikonversi)
- Usaha tani tembakau
- Usaha jasa las
- Usaha binatu atau laundry
- Usaha batik.

ASN dilarang pakai elpiji 3 kg

Selain delapan kelompok yang sudah disebutkan, Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), juga dilarang menggunakan LPG 3 kg.

Di Jawa Tengah, misalnya, seluruh ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah provinsi dilarang membeli elpiji atau gas melon.

Larangan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 500.2.1/196 tentang Larangan ASN Menggunakan LPG Tabung 3 Kg yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno.

Menurut Sumarno, larangan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemprov Jateng untuk memastikan penyaluran subsidi energi tepat sasaran sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.