Sekda Mempawah Hadiri Rakor Bahas Status Pulau Pengikik : Tekankan Prinsip Kehati-hatian
Rakor dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Linda Purnama.
Penulis: Ramadhan | Editor: Try Juliansyah
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Ismail, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang membahas status administrasi kewilayahan Pulau Pengikik Besar dan Pulau Pengikik Kecil. Rakor tersebut berlangsung di Ruang Rapat Tengkawang, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa 8 Juli 2025.
Rakor dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Linda Purnama, dan dihadiri sejumlah pihak.
Di antaranya, Ketua DPRD Kabupaten Mempawah Safrudin, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dari Pemprov Kalbar dan Pemkab Mempawah, serta unsur terkait lainnya.
Dalam kesempatan itu, Sekda Ismail menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi polemik yang berkembang di tengah masyarakat terkait status administrasi dua pulau tersebut.
Menurutnya, isu ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih persepsi antara wilayah Kabupaten Mempawah dengan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
“Apa yang disampaikan dalam rakor ini telah sesuai dengan dokumen faktual yang kami miliki. Penting bagi kami untuk menyiapkan data dan argumen yang sahih serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ismail.
Ia menambahkan, penyelesaian persoalan ini bukan sekadar isu internal pemerintah daerah, melainkan menyangkut koordinasi lintas wilayah hingga melibatkan pemerintah pusat.
“Kami berharap semua pihak dapat menyikapi masalah ini dengan cara yang humanis dan elegan. Saat ini, kami bersama Ketua DPRD dan OPD terkait terus melakukan konsolidasi dan koordinasi agar ke depan tidak ada lagi kebingungan di masyarakat mengenai status administratif dua pulau tersebut,” jelasnya.
Baca juga: Atlet Tinju Bimbingan Babinsa Koramil Mempawah Hulu Raih 3 Medali Emas dan 1 Perak
Lebih lanjut, Ismail mengimbau seluruh pihak agar menjaga situasi tetap kondusif dan tidak mudah terprovokasi oleh opini publik yang tidak didasarkan pada data valid.
“Kami mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akurasi, sehingga proses ini dapat berjalan sesuai koridor hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik,” tutupnya. (*)
- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.