Didesak Mundur Oleh Pegawainya, Sekda Harisson Akan Panggil Kepala dan Staf DPPPA Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, menyampaikan Pemprov Kalbar sudah mengetahui adanya surat desakan pegawai DPPPA terkait pencopotan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalbar Herkulana Mekarryani. 

Harissin menyampaikan akan segera mengambil langkah, dengan memanggil Kadis DPPPA Herkulana, termasuk memanggil staf DPPPA untuk dilakukan konfirmasi dan klarifikasi. 

“Kami akan memanggil Kadis DPPPA Herkulana, termasuk memanggil staf DPPPA untuk dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap masalah yang disampaikan,” ujar Harisson, pada Jumat 4 Juli 2025.

Harisson menegaskan, apapun dinamika yang terjadi di internal perangkat daerah, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan.

“Apapun yang terjadi di perangkat daerah itu, pelayanan kepada masyarakat oleh ASN harus tetap jalan,” tegasnya.

• BREAKING NEWS - Pegawai DPPPA Kalbar Ancam Aksi Mogok Kerja Desak Kadis Herkulana Mekarryani Dicopot

Adapun Desakan ini disampaikan lewat surat resmi dari Forum Pegawai DPPPA dan UPT Perlindungan Perempuan Kalbar, yang ditujukan ke Gubernur Kalbar, dan tebusan disampaikan kepada DPRD Kalbar melalui Fraksi PKS, dan Kepolisian Kota Pontianak. 

Dari surat yang diterima Tribun Pontianak, beberapa poin disampaikan Ketua sekaligus Koordinator, Forum Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalbar,  Deri Octaris Cowari, yang menyampaikan bahwa ini adalah upaya kedua, setelah sebelumnya sejumlah pegawai menghadap langsung ke Gubernur tiga bulan lalu.

Dalam surat tersebut, disampaikan juga bahwa Herkulana dianggap sering melakukan kekerasan verbal, seperti menyalahkan para pegawai, menghina status karyawan atau merendahkan SDM dengan kata-kata yang kurang pantas. 

Selain itu pilih kasih dan tidak adil dalam pengaturan pembagian perjalanan dinas atau SPPD. 

Bahkan disampaikan dalam surat tersebut, bahwa Herkulana sering membuli, jika pegawai salah sedikit, dibesarkan dan mempermalukan di depan umum. 

“Sering menuduh bawahan berbohong padahal dia sendiri yang banyak berbohong. Selain itu, suka menciptakan konflik sesama pegawai. Contohnya menyuruh orang lain mengerjakan tugas pegawai lain karena kebencian dan ketidaksenangan terhadap SDM,”bunyi dalam surat tersebut.

Herkulana juga disebut jarang ada di kantor tanpa menunjuk pengganti sementara, dan kerap mengancam memindahkan staf karena merasa punya relasi kuat di Pemprov dan BKD.

Para pegawai berharap Gubernur segera mengambil tindakan. Jika tidak, mereka mengancam akan mogok kerja yang tentu akan berdampak pada layanan publik, termasuk di shelter anak korban kekerasan. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!