Wakil Ketua DPRD Sanggau Timotius Yance Bincang Spesial, Bahas Tranfaransi dan Akuntabilitas
Tetapi, terkadang dalam proses skala prioritas ini, masyarakat bahkan sepertinya lama menunggu usulan-usulan yang mungkin pernah disampaikan.
Penulis: Hendri Chornelius | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGA- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Timotius Yance bincang spesial bersama Pemred Tribun Pontianak Safruddin di Studio Tribun Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 21 Juni 2025. Bincang spesial membahas terkait tranfaransi dan akuntabilitas:DPRD di Mata Rakyat.
"DPRD Kabupaten Sanggau berjumlah 40 kursi, saat ini kita sudah memasuki tahapan KUA PPAS, artinya untuk menghadapi anggaran perubahan tahun 2025. Nah Terkait tranfaransi dan akuntabilitas, tentu kita sudah menjalankan apa yang dikatakan dengan tranfaransi. Karena itu harus dan wajib, terbuka luas untuk seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Sanggau," kata Timotius Yance.
Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sanggau itu menjelaskan anggaran-anggaran yang dikelola eksekutif dan diawasi oleh legislatif, wajib diketahui seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Sanggau.
"Karena ini anggaran mereka juga. Kita ketahui juga Kabupaten Sanggau ini sangat luas, dengan keterbatasan anggaran yanga ada tentunya akan ada skala-skala prioritas yang harus diperjuangkan dalam pembangunan infrastruktur," jelasnya.
Tetapi, terkadang dalam proses skala prioritas ini, masyarakat bahkan sepertinya lama menunggu usulan-usulan yang mungkin pernah disampaikan.
• Penggerebekan di Warung Sunyi, Polres Sanggau Bekuk Diduga Pengedar Narkoba
Dengan skala prioritas ini, misalnya ada wilayah atau tempat yang sangat membutuhkan dan akses manfaat yang sangat luar biasa, ketika tak ditanggulangi dengan secepatnya akan terjadi hal-hal kedepannya.
"Maka untuk itu bersama eksekutif membuat skala prioritas. Bukan bearti yang lain itu tidak prioritas,"jelasnya.
Selain itu juga, jika tak tercover anggaran dan kejadian sangat darurat sekali misalnya ada jalan yang terputus, maka harus ada solusi cepat. Bahkan bisa juga dengan gotong royong supaya biasa tertangani.
"Jangan sampai masyarakat sudah menyampaikan aduan, tak tindaklanjut. Tapi minimal ada solusi alternatif, sambil menunggu giliran dari skala prioritas tadi,"jelasnya.
Terkait usulan-usulan yang disampaikan masyarakat, secara resmi tentu ada reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Selain itu, ada juga yang turun langsung secara pribadi ke masyarakat.
"Disitulah meraka biasa sampaikan berkaitan dengan misalnya sebelumnya ada proposal dan sebagainya, belum masuk di proses penganggaran maka kita sampaikan kendala dan hambatan,"jelasnya.
Saat ini juga, di era digitalisasi saat ini, jadi masyarakat juga bisa mendapatkan informasi dengan mengakses website di DPRD Sanggau, kemudian media sosial seperti Facebooknya. Selanjutnya, jika tak puas dengan informasi itu bisa datang langsung ke Kantor DPRD Sanggau.
"Di ruang tunggu, disediakan videotron terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan di DPRD Sanggau. Tapi lebih jelas juga ketemu langsung dengan anggota DPRD. Jadi tingkat tranfaransi itu sudah sangat luar biasa menurut saya,"ujarnya.
Terkait penyusunan perda, diketahui bersama bahwa ada perda dari eksekutif dan perda inisiatif DPRD.
Keduanya masuk dalam kotak yang namanya Bapemperda. Dari sekian banyak perda itu kemudian disaring dan digodok, baru diambil yang sangat penting sesuai situasi dan kondisi daerah yang harus diselesaikan.
"Pelibatan masyarakat terkait dengan Perda itu, kita juga melakukan hearing. Jadi kita undang beberapa tokoh masyarakat, elemen masyarakat untuk diskusi terkait perda yang akan dibahas. Jadi perda itu tak tiba-tiba datang,"jelasnya.
Yance juga menjelaskan, pimpinan DPRD Sanggau itu terdiri dari tiga orang, ketua dan dua wakil ketua. Dalam kelembagaan selalu bergiliran.
"Jadi misalnya dua pimpinan yang tugas diluar, satu orang nya ada stanby. Bila perlu tiga-tiga nya itu hadir dan bisa melayani masyarakat. Artinya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kita jangan sampai tak bisa kita handel," ujarnya.
Pada kesempatan ini juga, Yance menjelaskan terkait fungsi kontrol yang dilakukan terhadap eksekutif yang notabene menjalankan operasional kegiatan-kegiatan di APBD Kabupaten Sanggau.
Semua anggota DPRD sudah menjalankan tugasnya dengan baik, fungsi pengawasan yang dilakukan sudah baik.
"Jadi kawan-kawan juga berbarengan dengan eksekutif dan bersama-sama, jika menemukan suatu kendala dan sebagainya, kita minta dari pihak eksekutif untuk mencari jalan terbaik. Terkait serapan anggaran di DPRD Sanggau sudah baik, dan bahkan diangka 30 sampai 40 persen sampai hari ini," ujarnya.
Pada kesempatan ini juga, anggota DPRD Sanggau tiga periode itu juga berpesan kepada masyarakat Kabupaten Sanggau khususnya, jangan berkecil hati terkait dengan situasi kondisi saat ini ditengah efisiensi anggaran, kemudian APBD Sanggau yang masih belum mampu untuk memberikan semua pembangunan kepada seluruh pelosok di Kabupaten Sanggau.
Kemudian terkait dengan tranfaransi, DPRD Sanggau bersama eksekutif sudah berusaha untuk transparan, jika masyarakat ingin mengetahui terkait apa yang sudah dilakukan, tentu bisa mengakses di website, media sosial.
"Ataupun datang langsung ke kantor DPRD untuk bertemu dengan anggota DPRD, mereka akan siap untuk melayani dan menerima bapak ibu semua," pungkasnya.
Untuk informasi lengkapnya, Tribuners bisa mengakses YouTube Tribun Pontianak dan Tribun Singkawang. (*)
- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!
Wakil Ketua DPRD
Timotius Yance
DPRD Sanggau
Triponcast
Sanggau
Kalimantan Barat
Kalbar
Minggu 22 Juni 2025
86 Kg Sabu dan 54 Ribu Ekstasi Disita! Polda Kalbar Bongkar Jaringan Narkoba Internasional |
![]() |
---|
Hari Jadi Polwan ke-77, Polwan Polres Landak Abadikan Semangat Juang Pahlawan |
![]() |
---|
Polres Sanggau Laksanakan Gerakan Pangan Murah, Sediakan 1 Ton Beras untuk Warga |
![]() |
---|
Satgas Pangan Polda Kalbar Lakukan Pengecekan Harga dan Stok Beras di Pontianak |
![]() |
---|
Mulian Law Firm Kawal Laporan Korban Dugaan Tindakan Represif di Aksi Mahasiswa DPRD Kalbar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.