Sekda Kalbar Jelaskan Alasan Pengadaan Mobil Dinas dengan Total Rp15 Miliar di Pemprov Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) memastikan kebijakan pengadaan kendaraan dinas senilai Rp15 miliar pada APBD 2025 tidak mengabaikan semangat efisiensi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menegaskan bahwa anggaran tersebut hanya sebagian kecil dari hasil efisiensi besar-besaran yang dilakukan Pemprov.

“Pemprov tetap melakukan efisiensi secara menyeluruh. Hasil efisiensi itu digunakan untuk kepentingan masyarakat, antara lain infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” jelas Harisson, Kamis 12 Juni 2025.

Ia memaparkan, efisiensi dilakukan terhadap seluruh belanja perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar. Perjalanan dinas, baik pejabat maupun staf, dipangkas hingga 50 persen.

Kegiatan dinas, badan, dan UPT yang tidak berkontribusi langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau kesejahteraan masyarakat juga dipangkas, sehingga efisiensi belanja bisa mencapai 50 persen di masing-masing perangkat daerah.

Dari langkah efisiensi tersebut, Pemprov berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp322 miliar. Dana itu kemudian digunakan untuk memperkuat program-program prioritas sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Harisson merinci, alokasi untuk infrastruktur pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, serta sumber daya air berupa normalisasi sungai dan lainnya,  mencapai lebih dari Rp737 miliar.

Untuk pembangunan prasarana dan sarana umum, jalan lingkungan, drainase, serta bantuan rumah tidak layak huni dll dialokasikan sekitar Rp273,8 miliar.

Baca juga: Dorong Langkah Nyata Percepat Layanan Publik di Kalbar, Harisson : Ini Soal Komitmen untuk Melayani

Sementara di bidang pendidikan untuk beasiswa SMA/SMK dan SLB negeri maupun swasta, dianggarkan lebih dari Rp209 miliar.

“Jika ditotal, program-program tersebut, yang baru beberapa program dari banyak program di tahun 2025 ini sudah menyentuh angka Rp1,2 triliun. Belum lagi kalau kita bahas anggaran untuk program lain yang juga menyentuh langsung untuk masyarakat. Jadi, anggaran Rp15 miliar untuk kendaraan dinas sangat kecil porsinya, dan bukanlah sesuatu yang membebani,” tegasnya.

Menurut Harisson, pengadaan kendaraan yang dianggarkan melalui Biro Umum itu, memiliki urgensi tersendiri.

Salah satunya, Pemprov Kalbar kerap menerima kunjungan dari menteri, pejabat eselon I pusat, serta komisi-komisi DPR RI yang memerlukan fasilitas transportasi selama berada di Kalbar. 

Selama ini, kendaraan yang digunakan untuk melayani tamu-tamu tersebut adalah mobil tua, seperti Nissan Serena tahun 2007, atau dua unit bus keluaran 2010 yang kerap digunakan dari bandara ke lokasi kegiatan.

“Karena kendaraan yang tersedia di Pemprov banyak yang sudah tua, sering kali kami harus menyewa kendaraan yang lebih representatif sesuai standar pejabat tinggi. Ini justru menimbulkan beban anggaran yang lebih tinggi bila kita bandingkan dengan  kita membeli,” tambahnya.

Harisson mencatat, di lingkungan Sekretariat Daerah Kantor Gubernur tercatat ada 43 kendaraan operasional, sebagian besar berusia lebih dari 10-15 tahun.