BENARKAH Pontianak Kota Layak Anak? KPAD Ungkap Fakta Mengejutkan Masalah Seksual dan Putus Sekolah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Kasus-kasus anak di Kota Pontianak masih sangat mudah ditemui.

Meski Pemkot Pontianak berulang kali mendapat penghargaan sebagai kota layak anak dengan berbagai kategori yang ada.

Dari berbagai sumber menyebutkan Pontianak pernah dinobatkan sebagai kota yang mendapat penghargaan Kategori Pratama pada 2011 dan 2014, serta Kategori Madya pada 2014, 2015, dan 2016.

Kemudian predikat itu menurun ke Pratama pada 2018 dan 2020.

Baca juga: TRAGEDI Selat Panjang Kekejaman Ayah Tiri Diduga Habisi Nyawa Anak 9 Tahun, Mat Sai Ungkap Kronologi

 Selanjutnya kembali naik ke Madya pada 2022, dan meraih Kategori Nindya pada 2023 lalu.

Meski mendapat sederet prestasi berkaitan dengan Kota Layak Anak (KLA) persoalan anak di Kota Pontianak masih sering terdengar.

Hal itu diamini dengan data-data yang ada di Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak.

Terbaru Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak mengungkapkan lima kasus terbanyak yang menimpa anak sepanjang tahun 2025. 

Baca juga: 41 Adegan Remaja Disabilitas Habisi Nyawa Diah Rindani Guru SMP Kubu Raya Kalbar

Ketua KPAD Kota Pontianak, Niyah Nurniyati mengungkapkan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menempati urutan pertama.

Disusul kekerasan seksual, perebutan hak asuh anak, putus sekolah, serta persoalan kesejahteraan anak.

“Lima terbanyak itu pertama ABH karena sajam, yang kedua anak mengalami tindakan kekerasan seksual dan kekerasan lainnya, ada fisik, bullying juga psikis,” ungkapnya saat ditemui di Kantor KPAD Kota Pontianak, Rabu 28 Mei 2025. 

Baca juga: Turut Jadi Korban Kekerasan Ayah Tiri: Dia Pukul Saya dan Anak Saya Pakai Kayu Sampai Meninggal

Kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi sorotan karena naik ke peringkat dua tahun ini menggeser posisi tahun lalu. 

KPAD juga mencatat peningkatan kasus kekerasan non-seksual, seperti kekerasan fisik dan psikis.

Di posisi ketiga, persoalan hak asuh anak kembali muncul sebagai isu signifikan seiring tingginya angka perceraian di Kota Pontianak.

Banyak anak yang akhirnya tidak mendapatkan hak bertemu dengan salah satu orang tuanya atau tidak dinafkahi.