DATA BPS: Pengangguran di Kalimantan Barat Didominasi Sarjana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil survei yang menunjukkan kalau sarjana adalah kelompok paling dominan sebagai pencari kerja di Kalimantan Barat.

Survei itu dilakukan BPS pada Februari 2025.

Kepala BPS Kalbar, Muhammad Saichudin menyebut dari data yang ada, sebanyak 6,4 persen para sarjana sedang aktif mencari pekerjaan.

“Kalau dari data yang ada memang seperti itu. Orang-orang yang mencari kerja, sebagian besar merupakan tamatan S1,” ujar Saichudin, Selasa 7 Mei 2025.

Ia menjelaskan bahwa survei ini hanya untuk sampel merepresentasikan kondisi di tingkat provinsi sehingga tidak mencakup data hingga ke level kabupaten atau kota. 

Saichudin juga mengungkap bahwa tingginya angka pencari kerja lulusan sarjana kemungkinan besar berkaitan dengan momen wisuda perguruan tinggi di awal tahun.

“Misalnya dari Untan, awal tahun banyak wisuda. Jadi banyak mahasiswa Kalbar yang baru lulus kuliah langsung mencari kerja,” tambahnya.

• Pemprov Kalbar Tindak Kendaraan Pelat Luar, Dorong Mutasi untuk Peningkatan PAD

BPS Kalbar tidak menelusuri lebih jauh alasan utama para lulusan sarjana masih menganggur tetapi mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

“Kalau pegawai negeri itu tergantung jatah dari pusat. Tapi dari sisi pemerintah daerah, seharusnya bisa menyiapkan industri-industri baru dan memprioritaskan putra daerah, seperti di Mempawah,” kata Saichudin.

Di sisi lain, data BPS tahun 2023 tahun 2023 memperlihatkan masih ada ratusan ribu lulusan S1, S2, dan S3 rentang usia 15 sampai 24 tahun yang tidak bekerja, sekolah, atau mendapat pelatihan (not in employment, education, and training/NEET).

Dikutip dari laman Satu Data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), BPS mendata, pada Agustus 2023, tercatat ada 452.713 orang lulusan S1, S2, dan S3 yang tergolong NEET, sedangkan lulusan diploma ada 108.464 orang.

"Universitas S1, S2, S3, 452.713 (orang)," demikian yang tertulis dalam data tersebut, dikutip Minggu 19 Mei 2024.

Sementara itu, secara total jumlah anak muda berusia 15 sampai dengan 24 tahun yang tergolong NEET ada 9,9 juta atau setara 22,25 persen dari 44,7 juta anak muda golongan Gen Z.

• DPRD Kota Pontianak Dorong Intervensi Pemkot Atas PHK dan Perlindungan Upah di RS ProMEDIKA

DPRD Pontianak Soroti PHK

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, menyoroti dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap masyarakat, khususnya bagi mereka yang telah berkeluarga. 

Ia menegaskan perlunya langkah konkret dari pemerintah daerah dalam mencarikan solusi dan peluang baru di sektor lapangan pekerjaan.

“Ini berat, karena tentunya kita harus mencarikan solusi, mencarikan peluang-peluang terkait lapangan pekerjaan,” ujar Bebby saat ditemui usai rapat kerja, di Kantor DPRD Kota Pontianak, Rabu 7 Mei 2025.

Ia juga menekankan pentingnya penyediaan informasi dan peningkatan wawasan kepada masyarakat, terutama kaum muda dan korban PHK. M

enurutnya, hal ini harus menjadi prioritas bersama.

“Bahwa informasi kemudian bagaimana menambah wawasan kepada kaum-kaum muda, kemudian kepada pelaku-pelaku PHK yang sudah di-PHK, ini tentu harus menjadi prioritas,” lanjutnya.

Bebby menambahkan bahwa pihak dinas terkait harus segera mengambil langkah dengan memanggil para pelaku usaha untuk membicarakan solusi nyata bagi pekerja yang terdampak. (Ayu/Peggy)

(*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!