Zulfydar Sebut DPRD Kalbar Terima Aspirasi Nelayan dan Mahasiswa, Tolak Maraknya Ikan Impor

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Ratusan massa dari kelompok nelayan dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi peduli perikanan lokal menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap maraknya peredaran ikan impor di pasaran yang dinilai merugikan nelayan lokal.

Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa spanduk tuntutan, membakar ban, dan secara simbolis membawa ikan impor ke halaman kantor DPRD.

Mereka menuntut agar pemerintah daerah segera menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat dan menindak tegas peredaran ikan impor yang tidak sesuai ketentuan.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Komisi 1 dan Komisi 2, termasuk Zulfydar Zaidar, menerima langsung perwakilan mahasiswa dan nelayan untuk mendengar keluhan yang disampaikan.

Dalam dialog tersebut, disoroti persoalan membanjirnya produk ikan impor, seperti makarel, di pasar-pasar modern dan tradisional di Kalimantan Barat.

Zulfydar Zaidar mengungkapkan bahwa keluhan datang dari berbagai daerah seperti Singkawang, Kayong Utara, Sambas, dan Kubu Raya.

Para nelayan menyatakan bahwa peredaran ikan impor berdampak langsung pada turunnya daya beli masyarakat terhadap hasil tangkapan lokal, karena harga ikan impor jauh lebih murah.

“Ini menjadi perhatian kami di komisi. Kami menerima keberatan dari masyarakat terhadap masuknya ikan impor yang merugikan nelayan lokal. Ini bukan hanya soal harga, tapi juga soal keadilan dalam perlindungan produk lokal,” ujar Zulfydar.

Baca juga: DPRD Kalbar Akan Panggil Berbagai Instansi Untuk Klarifikasi Terkait Demo Nelayan

Selain soal ikan impor, massa juga menyoroti persoalan lain seperti sistem retribusi perizinan, alat tangkap ilegal seperti pukat harimau yang masih beredar dengan nama berbeda, serta pelanggaran wilayah tangkap oleh nelayan dari luar Kalbar.

Hal ini dianggap mengancam mata pencaharian nelayan setempat.

Komisi 1 DPRD Kalbar turut memfasilitasi rencana pertemuan lintas komisi untuk membahas lebih lanjut persoalan ini.

Zulfydar menambahkan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan isu tersebut dan berharap penyelesaian dapat dilakukan secara persuasif dan sesuai aturan yang berlaku.

“Kami berharap tidak ada tindakan yang merugikan siapa pun. Jika memang barang ilegal, harus ditangani dengan cara yang bijak. Kami akan terus mengawal ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat Kalimantan Barat,” tutupnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!