Nekodimus: Jumlah Pegawai Obesitas Bebani APBD Sintang

Akibatnya  60 persen dari total anggaran APBD Kabupaten Sintang habis digunakan untuk belanja pegawai.

"Setelah kami perdalam ternyata pegawai di Sintang sudah obesitas. Akibat jumlah pegawai yang banyak membebani APBD kita dari postur APBD kita Rp 2 triliun  60 persen itu Belanja Pegawai. Artinya masih sisa 40 persen. Ini 20 persen belanja tranfer ke desa hampir 500 miliar. ADD dan DD. Lalu, ada untuk kesehatan, pendidikan dan operasional," ungkap Neko.

Neko mengungkapkan, jumlah pegawai di Kabupaten Sintang mencapai 6 ribu orang, termasuk honorer yang belum diangkat yang diperkirakan ribuan.

"Masih 2 ribu lebih kalau itu diangkat tenaga honorer yang masuk database. Kalau nanti menjadi kebijakan nasional ini tidak ada lagi pengangkatan P3K, maka pegawai yang ada menjadi pegawai paruh kerja," kata Neko.

• Pemkab Kayong Utara Fokus Rekonstruksi APBD dan Konsolidasi Internal

Jika mengacu pada aturan, seharusnya belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen. Namun, jika ini diterapkan, akan banyak berdampak pada pegawai di Sintang.

"Kalau kita terapkan aturan 30 persen pegawai kita ke mana. Karena 60 persen APBD kita untuk Belanja Pegawai. Kalau kita terapkan berapa banyak pegawai yang hilang. Pilihan sulit. Kita prihatin dengan kondisi ini. Maunya kita bersama pemerintah mendorong supaya pegawai ini diangkat menjadi pegawai negeri atau P3K penuh," ungkap Neko.