Wali Kota Edi Dorong Tingkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan, BPK Kalbar : WTP Jadi Standar Minimum

Sri menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan interim, yang mencakup evaluasi sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta validitas penyajian laporan keuangan. Pemeriksaan lebih rinci dijadwalkan berlangsung dari 8 April hingga 7 Mei 2024.

"Kami akan memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi dan regulasi yang berlaku. Selain itu, pemeriksaan juga mencakup tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit sebelumnya," jelasnya.

Ia mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan tingkat penyelesaian mencapai lebih dari 80 persen. Bahkan, salah satu kabupaten mencatat penyelesaian tertinggi hingga 93,35 persen.

Sri menegaskan bahwa opini WTP bukan lagi pencapaian luar biasa, tetapi harus menjadi standar minimum dalam tata kelola keuangan daerah.

"WTP seharusnya menjadi kewajiban, bukan sekadar target. Yang lebih penting adalah memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.

BPK juga menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga pemeriksa dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

"Hasil audit BPK bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga sebagai informasi bagi masyarakat agar mereka bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran," katanya.

Sri berharap komunikasi dan kerja sama antara BPK dan pemerintah daerah terus diperkuat.

"Dengan sinergi yang baik, kita bisa memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan berkualitas," pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!