Pemprov Kalbar Lakukan Berbagai Langkah Jaga Stabilitas Harga dan  Stok Bapok Jelang Idul Fitri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), termasuk Idul Fitri 1446 H.

Berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga akibat meningkatnya permintaan masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag dan ESDM) Provinsi Kalbar, Syarif Kamaruzaman, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret agar harga tetap terkendali dan pasokan barang tetap aman.

Langkah-Langkah Pemprov Kalbar. Diantaranya melakukan Operasi Pasar Secara Masif.

“Pemprov hingga kabupaten kota telah gencar menggelar operasi pasar dengan menyediakan barang kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, terutama di daerah dengan potensi lonjakan harga tinggi,”ujarnya.

Menjamin Pasokan Kebutuhan Pokok 

Dalam operasi pasar, pemerintah memastikan pasokan komoditas tetap tersedia agar masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan barang.

Selanjutnya, Pengawasan Ketat Distribusi Barang. Dikatakannya bahwa Pemprov Kalbar telah melakukan pengawasan terhadap peredaran barang, baik dari sisi izin, keamanan, maupun kelayakan konsumsi, guna mencegah penimbunan dan spekulasi harga.

“Kami juga mengiimbau kepada masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak melakukan konsumsi berlebihan agar permintaan tetap stabil dan tidak memicu lonjakan harga,”ujarnya.

Menjaga Kelancaran Distribusi

Jalur distribusi dipastikan tetap berjalan lancar agar pasokan barang kebutuhan pokok tersebar merata di seluruh wilayah Kalbar.

“Pemprov juga terus melakukan Koordinasi Lintas Sektoral, termasuk Bulog, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), dan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar Indonesia) guna memastikan stabilitas harga dan pasokan,”jelasnya.

Baca juga: Gubernur Kalbar Ria Norsan Keluarkan SE Terkait Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bapok Jelang HBKN

Selain itu, Pemprov Kalbar juga telah menerbitkan aturan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan untuk mengendalikan harga di pasaran.

Sebelumnya, Gubernur Kalbar, Ria Norsan, juga telah mengeluarkan Surat Edaran Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok yang ditujukan kepada bupati dan wali kota se-Kalbar.

Dalam edaran tersebut, pemerintah daerah diminta melakukan pemantauan intensif harga dan stok barang, mengawal distribusi beras Bulog, serta melakukan sidak bersama Satgas Ketahanan Pangan guna mencegah lonjakan harga.