Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi Demo Tuntut Presiden Cabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 di DPRD Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menuntut presiden Prabowo untuk mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus dan organsiasi di Kota Pontianak menggelar demontrasi di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, rabu 19 februari 2025 sore.

Dengan membawa berbagai sepanduk, puluhan mahasiswa itu menggelar aksinya di depan kantor DPRD Provinsi Kalbar.

Dalam aksinya itu, masapun sempat membakar ban di depan kantor DPRD sebagai wujud aksi protes.

Zulfydar Zaidar Mochtar, anggota DPRD Provinsi kalimantan Barat dari fraksi PAN yang menerima mahasiswa tersebut mengapresiasi langkah mahasiswa yang menggelar aksi.

Ia menilai aksi tersebut merupakan bagian dari kejadian yang dirasakan masyarakat.

Aksi mahasiswa ini ia nilai menjadi kritik positif untuk pemerintah dalam mengevaluasi berbagai kebijakan atau program yang dijalankan.

"Sah - sah saja para mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka dalam rangka program makan siang gratis dan sebagainya, paling tidak dengan ini apa yang difikirkan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan baik,'' tuturnya.

• Pj Wali Kota Pontianak Edi Suryanto Resmikan Area Kuliner Rusunawa Harapan Jaya

''Ada tuntutan mahasiswa ini bahkan menghentikan program makan siang gratis, ini menandakan informasi seperti ini harus dikaji sebenar - benarnya mulai dari kualitas makanannya dan sebagainya,'' imbuhnya.

Dengan aksi ini, ia mengatakan akan menjadi masukan bagi DPRD juga untuk menentukan skala prioritas pelaksanaan program tersebut.

"Kalau dimungkinkan program tersebut dilaksanakan di daerah prioritas, karena kegiatan tersebut kan melakukan berbagai perbaikan, dan kita akan lihat evaluasi tersebut, dengan ini berarti ada warning bagi pemerintah sampaikanlah kualitas makanan itu dengan situasi yang baik,'' katanya.

Untuk mendukung program MBG, ia nilai pemerintah juga harus segera malaksanakan program cetak sawah yang akan menunjang program tersebut.

Selanjutnya, dalam kebijakan Efisiensi yang diterapkan pemerintah saat ini, iapun berpesan agar berdampak positif terhadap pendapatan daerah.

"Artinya yang berkaitan dengan pendapatan daerah harus juga menjadi prioritas, jangan sampai efisiensi malah memperlemah pendapatan daerah, kita minta itu justru didorong berkaitan dengan efisiensi ini agar pembangunan daerah di Kalbar tetap berlanjut,'' jelasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!