Pj Gubernur Harisson tak Ingin Siswa di Kalbar Kehilangan Kesempatan Ikut SNBP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Sebanyak 113 siswa SMA Negeri 1 Mempawah terancam gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 akibat kelalaian penginputan data oleh pihak sekolah.

Atas kejadian ini, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, langsung merespon dan mencari solusi, agar para siswa tetap memiliki kesempatan mengikuti SNBP.

Pj Gubernur Harisson pun langsung menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar beserta pihak sekolah yakni Kepala Sekolah dan Operator PDSS SMA Negeri 1 Mempawah, untuk berangkat ke Jakarta dan berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

“Saya sudah meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar serta Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mempawah untuk segera menemui Kemendiktisaintek guna membahas solusi bagi para siswa. Kami ingin memastikan mereka tetap bisa mengikuti SNBP,” ujar Harisson, Selasa 4 Februari 2025.

Tidak hanya itu, Harisson juga telah melayangkan surat resmi kepada Menteri Pendidikan Tinggi. agar sistem SNBP dapat dibuka kembali untuk siswa SMA Negeri 1 Mempawah.

“Saya juga sudah mengirimkan surat pengantar kepada Menteri agar ada pertimbangan untuk membuka kembali sistem pendaftaran SNBP. Saya ingin memastikan anak-anak ini tetap memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi,” tegasnya.

Menurut Harisson, kelalaian penginputan data bukan hanya disebabkan oleh kesalahan administrasi semata, tetapi juga akibat adanya bencana banjir besar yang tengah melanda Kabupaten Mempawah selama beberapa pekan terakhir.

“Saya menyadari bahwa kesalahan ini bukan semata-mata karena kelalaian guru dalam menginput data, tetapi kita juga harus melihat kondisi di lapangan. Mempawah sedang dilanda banjir besar selama tiga minggu terakhir, dan ini pasti berpengaruh terhadap proses pengisian data siswa,” jelasnya.

 • Kronologi Ratusan Siswa SMAN 1 Mempawah Tak Bisa Daftar SNBP 2025 Akibat Sekolah Lalai Input Data

Harisson juga menyoroti perlunya mitigasi atau antisipasi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi agar kejadian seperti ini tidak terulang.

“Di antara banyaknya SMA/SMK dan MA baik negeri maupun swasta, pasti ada petugas yang melakukan kesalahan atau human error. Ke depan, sistem harus memiliki mekanisme mitigasi, seperti peringatan otomatis bagi sekolah yang belum melengkapi data sebelum batas waktu berakhir. Jangan sampai sistem tiba-tiba ditutup tanpa ada notifikasi lanjutan, yang akhirnya merugikan siswa,” tegasnya.

Harisson menekankan bahwa yang terpenting saat ini adalah mencari solusi, bukan menyalahkan. Ia berharap agar Kementerian Pendidikan Tinggi dapat memberikan kebijakan khusus untuk menyelamatkan masa depan siswa yang terdampak.

“Saya ingin ini menjadi pembelajaran bagi semua sekolah di Kalbar agar lebih teliti dalam menangani administrasi pendidikan. Jangan sampai kesalahan teknis seperti ini merugikan siswa yang sudah berjuang untuk prestasi mereka,” pungkasnya.