NASIB Peserta JKN 2025 Setelah Sistem Kelas BPJS Kesehatan Resmi Dihapus, Kini Harus Daftar Ulang?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nasib para peserta JKN setelah sistem kelas BPJS Kesehatan resmi dihapus kini harus daftar ulang selengkap bisa cek disini.

Sebagai informasi, pemerintah bakal menghapus kelas BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS) paling lambat mulai 30 Juni 2025.

Hal itu telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Lantas, benarkah peserta JKN harus daftar ulang dan iuran BPJS Kesehatan 2025 gratis?

Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, membantah informasi tersebut.

• BERTAMBAH Daftar 180 Penyakit Dilayani FKTP Kini Viral Lengkap Penjelasan Resmi BPJS Kesehatan

Dia memastikan, tidak ada imbauan bagi peserta JKN untuk daftar ulang dan peserta juga masih diwajibkan membayar iuran pada 2025.

"Peserta JKN mendaftar ulang dan iuran digratiskan adalah hoaks. Ini hoaks dan berita yang tidak benar. Tidak ada program seperti hal tersebut," kata Rizzky, Selasa 28 Januari 2025, dikutip dari Kompas.com.

Hingga saat ini, lanjutnya, tarif iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020.

Saat ditanya mengenai besaran iuran baru yang bakal diterapkan pada Juni mendatang, Rizzky mengatakan hal itu masih dalam pembahasan.

"Masih dalam pembahasan dan evaluasi antara kementerian dan lembaga yang terkait," ujarnya.

Dia pun meminta masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan.

"Apabila terdapat pertanyaan dan keluhan dapat menghubungi care center 165, Mobile JKN, dan Pandawa (Pelayanan melalui WhatsApp) 08118165165," sambungnya.

Iuran BPJS Kesehatan 2025 Besaran iuran BPJS Kesehatan bakal disesuaikan dengan sistem terbaru paling lambat mulai 1 Juli 2025.

Karena pemerintah belum mengumumkan tarif resminya, nominal iuran BPJS Kesehatan 2025 masih mengikuti Perpres Nomor 64 Tahun 2020.

Mengacu pada peraturan tersebut, setiap jenis peserta memiliki skema iuran yang berbeda.

Berikut rinciannya:

1. Peserta PBI

Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah kelompok yang termasuk kategori fakir miskin dan orang tidak mampu, sehingga iurannya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Besaran iuran peserta PBI: Rp 42.000 per orang per bulan

2. Peserta PPU

Pekerja Penerima Upah (PPU) BPJS adalah peserta yang diberi upah dari pemberi kerja, baik di sektor swasta, BUMN, BUMD maupun lembaga pemerintahan.

PPU di lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-PNS.

- Besaran iuran peserta PPU: 5 persen dari gaji atau upah per bulan

Sebanyak 4 persen dari iuran PPU dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

Bagi peserta PPU yang memiliki keluarga tambahan, seperti anak keempat, orangtua, dan mertua dikenakan iuran tambahan.

- Besaran iuran untuk keluarga tambahan PPU: 1 persen dari gaji atau upah per bulan (dibayar oleh peserta)

3. PBPU dan BP

Pekerja Bukan Peneima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dikenakan iuran sesuai kelas perawatan yang dipilih. PBPU adalah peserta yang tidak menerima upah dari pemberi kerja, seperti pekerja mandiri, wiraswasta, atau sektor informal.

Sementara, BP adalah peserta yang tidak bekerja, misalnya, pensiunan, veteran, dan investor.  Berikut rincian besaran iuran BPJS Kesehatan:

- Kelas I: Rp 150.000 per orang per bulan

- Kelas II: Rp 100.000 per orang per bulan

- Kelas III: Rp 42.000 per orang per bulan.

Bagi peserta kelas III, mendapat bantuan dari pemerintah Rp 7.000, sehingga hanya perlu membayar Rp 35.000 per bulan.

Iuran BPJS Kesehatan setelah KRIS diterapkan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, pernah membeberkan kemungkinan tarif BPJS Kesehatan dengan sistem KRIS.

Menurutnya, meski belum ditentukan, besaran iuran BPJS KRIS bisa jadi tidak berubah.

Sebab tujuan sistem KRIS untuk meningkatkan kualitas layanan rawat inap peserta dan memberikan pelayanan satu kelas sama rata.

• BERUBAH Daftar Nama Obat Gratis yang Ditanggung BPJS Kesehatan Terbaru Tahun 2025

"Tarifnya belum ditentuin, tapi harusnya enggak ada perubahan karena didesain dengan harga yang sama," ucapnya.

Penerapan KRIS juga sesuai dengan prinsip gotong royong yang diamanatkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasiona (SJSN).

# Berita Viral

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!