Sinergi Tingkatkan Akuntabilitas, BPKP dan OJK Kalbar Perlu Saling Belajar

Dalam pertemuan tersebut, dibahas juga pengawasan sektor jasa keuangan yang perlu dilakukan baik oleh BPKP dan OJK

Editor: Nina Soraya
DOK/BPKP
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat Rochma Hidayati berbincang bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap saat berkunjung ke kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat pada Rabu 8 Januari 2025. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat Rochma Hidayati yang baru dilantik Desember 2024 lalu bersilaturahmi ke Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat pada Rabu 8 Januari 2025.

Silaturahmi tersebut disambut dengan baik oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap di Ruang Kadariah, yang didampingi oleh Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara Seno Winardi beserta tim.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas juga pengawasan sektor jasa keuangan yang perlu dilakukan baik oleh BPKP dan OJK.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP mencakup kegiatan assurance maupun consulting terhadap korporasi/badan usaha yang bergerak di bidang jasa air, aneka usaha dan jasa keuangan.

Kegiatan tersebut berupa asesmen good corporate governance (GCG), asesmen maturitas manajemen risiko indeks, dan evaluasi terhadap kapabilitas satuan pengawas internal (SPI).

Terungkap dalam pertemuan tersebut, BPKP dan OJK memiliki peran yang spesifik, tetapi saling melengkapi.

Kepala OJK Kalbar Ingatkan Bahaya Pinjol dan Paylater, Permohonan SLIK OJK Kalbar 2024 Capai 9.000

“Untuk itu, perlu dilakukan kolaborasi antara keduanya yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan,” kata Rudy.

Kolaborasi keduanya sangat penting untuk memastikan pengawasan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan pada sektor jasa keuangan dan meningkatkan akuntabilitas sektor jasa keuangan.

Itu sebabnya Rudy mengajak Rochma untuk nantinya sharing tentang praktik manajemen risiko kepada pemerintah daerah hingga korporasi/badan usaha publik di Kalimantan Barat.

“Kolaborasi antara BPKP dan OJK akan menghasilkan hal-hal yang berguna bagi pembangunan nasional, khususnya dalam mengawal kepatuhan dan akuntabilitas industri jasa keuangan,” tutup Rudy.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS

- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved