Pj Sekda Mempawah Sampaikan Empat Driver Penting Penggerak Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Pj Sekda Mempawah Abdul Malik menyampaikan, ada empat driver penggerak perencanaan penganggaran responsif gender di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah.

Hal tersebut disampaikan Abdul Malik saat membuka advokasi kebijakan pendampingan pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Mempawah Tahun 2024, di Aula Wisma Chandramidi, Selasa 8 Oktober 2024.

"Empat driver penggerak perencanaan penganggaran responsif gender yaitu Bappeda sebagai unsur lembaga perencanaan, Dinas Sosial sebagai penggerak teknis pengarustamaan gender (PUG), BPKAD sebagai koordinasi penganggaran, dan Inspektorat sebagai lembaga supervisi dan evaluasi kegiatan," katanya.

Abdul Malik menyampaikan, peran empat driver sangat penting dalam percepatan capaian pengarustamaan gender (PUG) dan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) di Kabupaten Mempawah.

• Pj Sekda Mempawah Buka Bimtek Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

"Dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan dan diterapkan oleh seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Mempawah," tegasnya.

Lebih lanjut, Abdul Malik menyampaikan bahwa, aparatur pemerintah sebagai unsur penting dalam merancang dan merekomendasiskan suatu kebijakan harus mengetahui dan memahami tentang proses perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG).

"Sebagaimana kita ketahui bersama masih banyak ditemukan permasalahan pemberdayaan perempuan diskriminasi terhadap perempuan dan laki laki, kesenjangan partisipasi politik, rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak maupun kesenjangan pemanfaatan hasil pembangunan perempuan dan laki- laki," ujarnya.

Untuk itu kata Abdul Malik, upaya untuk menurunkan ketimpangan tersebut dari sisi perencanaan anggaran dilakukan melalui anggaran yang responsif gender.

"Anggaran responsif gender diarahkan untuk menghapuskan kesenjangan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender secara menyeluruh yang dilakukan melalui analisis gender, sehingga kebijakan anggaran dapat mempertimbangkan kepentingan masyarakat terutama yang lemah, terpinggirkan dan kurang diperhatikan, yang pada akhirnya dapat memberikan solusi bagaimana anggaran bisa dinikmati oleh masyarakat secara adil," tutupnya. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini